Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM – Pelaksanaan tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi perhatian Komisi II DPR RI.
Tahapan mutakhir yang menjadi perhatian adalah pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dan validasi Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Komisi II DPR RI ingin melihat dari dekat kesiapan penyelenggara Pemilu di daerah dalam menyusun strategi tahapan Pemilu 2024.
Baca Juga:
Pada kunjungan kerja ke Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Tim Komisi II DPR RI dipimpin Anggota Komisi II Guspardi Gaus, menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Tangsel, KPU, dan Bawaslu setempat.
“Komisi II DPR RI menitikberatkan perhatian pada beberapa permasalahan, yaitu tahapan Pengajuan Bacaleg DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dan Tingkat Validitas Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Tangerang Selatan,” ujar Guspardi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (6/6/2023).
Anggota F-PAN DPR RI ini mengatakan, Komisi II DPR RI berkepentingan menilai apakah proses pengajuan Bacaleg sudah diverifikasi dengan cermat dan adil.
Semua Bacaleg juga diberi kesempatan yang sama untuk mengklarifikasi dan melakukan perbaikan data bila ada kesalahan administrasi dalam proses pendaftaran.
Isu validasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) d Kota Tangsel juga jadi sorotan.
Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi DPSHP Tangsel, tercatat ada 1.023.851 pemilih dari DPS sebelumnya sebanyak 1.026.913 pemilih.
KPU Kota Tangsel mencoret sebanyak 3.062 data pemilih di DPS sebelumnya.
Pencoretan data pemilih tersebut umumnya karena ada peristiwa kependudukan, seperti kematian.
“Komisi II DPR RI ingin mengetahui bagaimana selama ini koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dalam upaya sinkronisasi data kependukan-data pemilih di Kota Tangerang Selatan,” tutur Guspardi.
Dia menambahkan, selama ini partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pindah domisili dan ganti status TNI/Polri menjadi sipil sangat rendah.
Padahal, mobilitas warga sangat dinamis setiap harinya.
(Jek)
