Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM – Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menghadapi sorotan terkait arah pembangunan menjelang usia ke-18 tahun. Sejumlah pengamat menilai pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menjawab persoalan ketimpangan pelayanan publik.
Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?” di Bour CoffeeBreak, Jumat (20/11/2026). Forum yang digagas Malika for Urban Studies itu menghadirkan akademisi, pengamat, jurnalis, mahasiswa, serta perwakilan Pemerintah Kota Tangsel.
Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan perkotaan. Mulai dari kemacetan, banjir, sampah, fragmentasi kawasan, hingga ketimpangan infrastruktur.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, menilai Tangsel memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat. Basis ekonomi perkotaan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan.
Namun, besarnya pendapatan daerah belum otomatis menjamin pemerataan pelayanan kepada masyarakat.
Armand mengidentifikasi empat gejala yang menggambarkan fenomena kota autopilot. Pertama, autopilot pelayanan ketika warga harus mencari solusi sendiri atas persoalan banjir dan sampah.
Kedua, autopilot pembangunan yang lebih menguntungkan kawasan properti dibandingkan permukiman masyarakat. Ketiga, autopilot akuntabilitas akibat lemahnya respons pemerintah terhadap keluhan warga.
Keempat, autopilot pengendalian dan pengawasan yang terlalu berorientasi pada administrasi serta serapan anggaran. Kondisi tersebut berpotensi mengabaikan hasil pelayanan yang masyarakat rasakan.
“Jangan sampai ada oligarki atau dinasti yang menutup ruang atau akses publik untuk turut terlibat mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan,” kata Armand.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil pelayanan. Menurutnya, pemerintah harus menerjemahkan persoalan banjir dan sampah menjadi program nyata.
Selain itu, Armand menilai pembangunan Tangsel perlu mengatasi segregasi antara permukiman kampung dan kawasan properti.
“Kita ingin tumbuhnya balance, grow together,” ungkapnya.
Pengamat Soroti Ancaman Lingkungan dan Ketimpangan Infrastruktur
Jurnalis lingkungan, Asnil Bambani, menilai istilah autopilot menjadi sindiran terhadap pembangunan Tangsel. Menurutnya, pembangunan kota belum sepenuhnya menghadirkan perhatian terhadap kebutuhan manusia.
Ia menjelaskan bahwa sistem autopilot seharusnya mampu berjalan mandiri melalui mekanisme yang kuat. Namun, kegagalan sistem justru mencerminkan lemahnya tata kelola perkotaan.
Asnil menyoroti tiga aspek ketahanan lingkungan, yakni air, tanah, dan udara. Ketergantungan terhadap pasokan air dari luar wilayah menjadi salah satu persoalan yang perlu pemerintah antisipasi.
Selain itu, ekspansi properti mengurangi ketersediaan lahan. Peningkatan polusi udara juga menambah tantangan lingkungan perkotaan.
Ia mempertanyakan kemampuan Tangsel menyediakan lahan untuk kebutuhan generasi mendatang. Kebutuhan tersebut mencakup ruang terbuka hijau dan fasilitas publik.
“Apakah ini masih bisa diandalkan untuk 20–30 tahun ke depan untuk anak cucu warga Tangsel?” ujarnya.
Asnil turut mendorong pemerintah menghitung jejak karbon dari aktivitas perkotaan. Sektor transportasi menjadi salah satu sumber emisi yang perlu mendapat perhatian.
Sementara itu, peneliti sekaligus dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia (ITI), Forina Lestari, menyoroti fragmentasi kawasan.
Menurutnya, perbedaan kualitas infrastruktur terlihat antara kawasan properti dan permukiman kampung. Padahal, pemerintah harus memandang kota sebagai satu kesatuan sistem.
Forina mencontohkan keterbatasan transportasi pengumpan atau feeder menuju stasiun. Kondisi tersebut membuat masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi.
Ia juga menyoroti persoalan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Kejelasan status aset antara pengembang dan pemerintah daerah masih membutuhkan perhatian.
Forina mendorong pemerintah membangun basis data aset yang transparan. Ia juga mengusulkan integrasi transportasi umum dan pengawasan pemanfaatan ruang.
Selain itu, pemerintah dapat menerapkan konsep Land Value Capture (LVC). Konsep tersebut memanfaatkan peningkatan nilai lahan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dirga Maulana, menyoroti komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat harus berperan sebagai subjek pembangunan. Pemerintah perlu melibatkan warga sejak tahap perencanaan kebijakan.
Pelibatan masyarakat yang terlambat berpotensi memicu konflik sosial. Karena itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme umpan balik untuk menampung aspirasi warga.
“Pemerintah di Indonesia dalam hal desain kebijakan saya rasa progresif, tapi not good implementation,” ujarnya.
Pemkot Tangsel Akui Persoalan RTH Masih Menjadi Tantangan
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Tangsel, Fuad, menyatakan pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Tangsel memiliki karakteristik wilayah yang didominasi kawasan perumahan. Sebagian kawasan berkembang melalui perusahaan properti, sementara lainnya tumbuh secara organik.
Pemerintah mengawasi pembangunan kawasan swasta melalui persetujuan rencana induk dan site plan. Pengawasan juga mencakup koefisien dasar hijau serta penyediaan PSU.
Sementara itu, pemerintah membangun jalan lingkungan, pedestrian, dan drainase untuk kawasan kampung.
Namun, persoalan kepemilikan tanah masih menghambat pembangunan di sejumlah wilayah. Pemerintah tidak dapat membangun jalan sebelum status kepemilikan tanah memiliki kejelasan.
Fuad menjelaskan bahwa pemerintah harus mematuhi ketentuan administrasi dan pemeriksaan keuangan negara. Karena itu, persoalan legalitas lahan membutuhkan penyelesaian terlebih dahulu.
Di sisi lain, Fuad menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Tangsel menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi terus meningkat setelah pandemi Covid-19.
Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Tangsel berada di atas rata-rata Banten dan nasional.
Meski demikian, Fuad mengakui pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) masih menjadi tantangan. Tangsel memiliki luas wilayah sekitar 164 kilometer persegi.
Pemerintah membutuhkan sekitar 32 kilometer persegi untuk memenuhi target RTH publik sebesar 20 persen. Keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan dalam mencapai target tersebut.
Fuad juga menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pemerintah menghimpun usulan masyarakat dari 54 kelurahan.
Selanjutnya, pemerintah menyelaraskan usulan tersebut dengan rencana perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD.
Malika Dorong Lima Agenda Pembenahan Tangsel
Melalui diskusi tersebut, Malika for Urban Studies mendorong pemerintah melakukan koreksi terhadap arah pembangunan Tangsel. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
Malika menyampaikan lima rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola perkotaan.
Pertama, pemerintah harus mengakhiri pembiaran terhadap persoalan pelayanan publik. Pemerintah perlu menjamin layanan dasar agar masyarakat tidak terus mencari solusi melalui pihak swasta.
Kedua, pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik secara inklusif. Pelibatan warga perlu menjangkau kelompok pekerja, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat pemulihan ekologis. Agenda tersebut mencakup perlindungan RTH, daerah aliran sungai (DAS), kawasan resapan air, dan wilayah rawan banjir.
Malika juga mendorong pemenuhan target RTH minimal 30 persen dari luas wilayah kota. Target tersebut mencakup 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.
Keempat, pemerintah harus mengurangi segregasi sosial dan ketimpangan infrastruktur antarkawasan. Pemerataan perlu menyasar jalan lingkungan, drainase, sanitasi, transportasi publik, pedestrian, dan fasilitas sosial.
Selain itu, pemerintah perlu memperketat pengawasan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan PSU.
Kelima, pemerintah harus memprioritaskan persoalan struktural perkotaan dengan memperhatikan kelas pekerja dan kelompok rentan.
Malika mendorong penanganan banjir, kemacetan, dan keterbatasan transportasi publik secara terintegrasi. Pemerintah juga perlu menjamin akses terhadap hunian layak dan lingkungan sehat.
Malika menilai usia ke-18 tahun harus menjadi momentum perubahan tata kelola pembangunan Tangsel. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan ekspansi kawasan properti. Pemerintah juga harus menjamin pemerataan pelayanan serta akses terhadap fasilitas publik.
Dengan demikian, Tangsel perlu meninggalkan pola pembangunan yang mengabaikan persoalan masyarakat. Pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab terhadap masa depan kota.
(LIF)

























