Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) mencium adanya sekolah Islam terpadu di Pamulang yang diduga terpapar paham radikalisme. Merespon hal itu, pihaknya langsung lakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sekolah swasta tersebut.
Hasil Sidak, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan. Di sana tidak ada tiang bendera merah putih dan tidak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat apel upacara.
Baca Juga:
Kepala Disdikbud Tangsel, Deden Deni mengungkapkan, sebelumnya pihaknya menerima informasi bahwa ada sekolah di daerah lain yang diduga terpapar radikalisme. Hasil penelusuran, ternyata sekolah yang menyelenggarakan jenjang pendidikan mulai SD, SMP dan SMA tersebut juga membuka sekolah cabang di Tangsel dengan nama yang sama.
Guna mengungkap dugaan terpapar radikalisme itu, ia langsung mengirim tim untuk lakukan Sidak ke sekolah yang berlokasi di kawasan Pamulang. Hasil Sidak, tim mendapati bahwa di sekolah itu tidak ada tiang bendera merah putih.
Selain itu, saat apel upacara juga tidak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. “Kita investigasi dan tanya langsung kepala sekolah. Dia mengakui tidak ada tiang bendera dan tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya saat apel upacara,” kata Deden kepada HALOBANTEN.COM, Senin (18/5/2026).
Namun, lanjut Deden, di sekolah itu terpasang Poto Presiden dan Wakil Presiden RI. “Kalau Poto Presiden dan Wakil Presiden RI ada dan mereka pasang di setiap ruangan,” jelasnya.
Pantau Aktifitas Sekolah
Selain dua temuan itu, Tim tidak menemukan kejanggalan lainnya yang mengarah pada radikalisme. “Lainnya ga ada. Hasil Siidak cuma kita dapati tidak ada tiang bendera merah putih dan tidak menyanyikan lagi Indonesia Raya saja,” jelas Deden.
Sebagai tindak lanjut, kini sekolah yang berlokasi di Pondok Benda tersebut berada dalam pemantauan dan pembinaan Disdikbud dalam setiap kegiatannya. Pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk tetap menyelenggarakan pendidikan di semua jenjang. Mengingat, para siswa yang mengenyam pendidikan di sana mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu.
(JAR)
