Setu, HALOBANTEN.COM- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Tangsel menegaskan, kebijakan pendapatan dan belanja daerah seharusnya selaras dengan upaya mewujudkan prioritas pembangunan Kota Tangsel yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan warga.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris F-PKS DPRD Kota Tangsel, Paramitha Messayu saat menyampaikan Pandangan Umum (Pandum) Nota Keuangan dan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tangsel tahun 2022.
“Fraksi PKS juga menanyakan perihal target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD 2022 sebesar Rp 3,481 triliun yang meningkat dari semula yang hanya sebesar Rp. 3,299 triliun,” kata Mitha, sapaan Paramitha Messayu di ruang Paripurna DPRD Kota Tangsel, Senin (29/8/2022).
Selain itu, dia juga mempertanyakan anggaran Belanja Hibah dalam Perubahan APBD 2022 yang menurutnya, telah mengalami kenaikan yang sangat tajam yakni sebanyak 347,61% dari belanja pada APBD murni sebesar Rp 25,714 miliar, melonjak menjadi Rp 115,098 miliar.
“Hal tersebut terjadi pada Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dalam jangka pendek,” ujarnya.
Terkait penanganan Pandemi Covid-19 yang dinilai sudah semakin terkendali, Mitha jelaskan, Fraksi PKS menilai Pemkot Tangsel perlu membuat strategi optimalisasi belanja daerah atas kebijakan refocusing anggaran pada tiga sektor prioritas, yakni belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dampak ekonomi bagi dunia usaha.
“Pemkot Tangsel perlu membuat strategi optimalisasi Belanja Daerah,” singkat Mitha. (Dra/Jek)
