Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM – Program seragam gratis Tangsel yang diluncurkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Meski demikian, Dewan Pendidikan dan Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Tangsel mengingatkan sejumlah persoalan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian serius. Mulai dari ketimpangan bantuan bagi sekolah swasta hingga distribusi tenaga pendidik.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Maman Syaifurahman, buka suara. Ia menilai program pembagian seragam gratis berupa seragam batik dan olahraga untuk siswa sekolah negeri mampu meringankan beban ekonomi orang tua. Program itu juga sekaligus mengurangi polemik pembelian seragam yang kerap muncul setiap tahun ajaran baru.
Selain memberikan apresiasi, Maman menekankan pentingnya menjaga transparansi dan integritas selama pelaksanaan SPMB 2025.
“Kami berharap SPMB tahun ini berlangsung bersih dan objektif. Tidak boleh ada praktik titip-menitip maupun transaksi yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Maman.
Soroti Ketimpangan untuk Sekolah Swasta dan Madrasah
Namun demikian, Maman menilai manfaat program seragam gratis seharusnya tidak hanya menyasar siswa sekolah negeri. Menurutnya, siswa sekolah swasta dan madrasah juga memiliki hak yang sama sebagai warga Tangerang Selatan.
Ia menjelaskan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangerang Selatan yang tertinggi di Provinsi Banten tidak terlepas dari kontribusi besar sekolah swasta dan madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Anak-anak yang belajar di sekolah swasta dan madrasah juga bagian dari masyarakat Tangerang Selatan. Mereka layak memperoleh perhatian yang sama,” katanya.
Selanjutnya, Dewan Pendidikan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan segera melakukan pembenahan internal, terutama terkait pemetaan dan pemerataan guru.
Maman menyoroti masih banyaknya sekolah yang kepala sekolahnya berstatus pelaksana tugas (Plt) serta tingginya frekuensi rotasi jabatan yang berpotensi mengganggu stabilitas pengelolaan pendidikan.
Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk mempercepat redistribusi guru agar kebutuhan tenaga pendidik di sekolah negeri dapat terpenuhi secara merata.
“Kami berharap tidak ada lagi kondisi guru berstatus ASN mengajar di sekolah swasta sementara sekolah negeri justru
