Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM – Program seragam gratis Tangsel yang diluncurkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Meski demikian, Dewan Pendidikan dan Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Tangsel mengingatkan sejumlah persoalan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian serius. Mulai dari ketimpangan bantuan bagi sekolah swasta hingga distribusi tenaga pendidik.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Maman Syaifurahman, buka suara. Ia menilai program pembagian seragam gratis berupa seragam batik dan olahraga untuk siswa sekolah negeri mampu meringankan beban ekonomi orang tua. Program itu juga sekaligus mengurangi polemik pembelian seragam yang kerap muncul setiap tahun ajaran baru.
Selain memberikan apresiasi, Maman menekankan pentingnya menjaga transparansi dan integritas selama pelaksanaan SPMB 2025.
BACA JUGA
“Kami berharap SPMB tahun ini berlangsung bersih dan objektif. Tidak boleh ada praktik titip-menitip maupun transaksi yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Maman.
Soroti Ketimpangan untuk Sekolah Swasta dan Madrasah
Namun demikian, Maman menilai manfaat program seragam gratis seharusnya tidak hanya menyasar siswa sekolah negeri. Menurutnya, siswa sekolah swasta dan madrasah juga memiliki hak yang sama sebagai warga Tangerang Selatan.
Ia menjelaskan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangerang Selatan yang tertinggi di Provinsi Banten tidak terlepas dari kontribusi besar sekolah swasta dan madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Anak-anak yang belajar di sekolah swasta dan madrasah juga bagian dari masyarakat Tangerang Selatan. Mereka layak memperoleh perhatian yang sama,” katanya.
Selanjutnya, Dewan Pendidikan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan segera melakukan pembenahan internal, terutama terkait pemetaan dan pemerataan guru.
Maman menyoroti masih banyaknya sekolah yang kepala sekolahnya berstatus pelaksana tugas (Plt) serta tingginya frekuensi rotasi jabatan yang berpotensi mengganggu stabilitas pengelolaan pendidikan.
Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk mempercepat redistribusi guru agar kebutuhan tenaga pendidik di sekolah negeri dapat terpenuhi secara merata.
“Kami berharap tidak ada lagi kondisi guru berstatus ASN mengajar di sekolah swasta sementara sekolah negeri justru kekurangan tenaga pengajar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah mengenai persoalan aset lahan yang masih membelit sejumlah sekolah dasar negeri di Tangerang Selatan.
PKSS Khawatir Minat ke Sekolah Negeri Semakin Tinggi
Sementara itu, Ketua PKSS Tangsel, Eko Pranoto P, mengakui program seragam gratis memiliki tujuan positif. Akan tetapi, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan minat masyarakat untuk memilih sekolah negeri sehingga tekanan terhadap daya tampung sekolah negeri semakin besar.
Menurut Eko, bantuan seragam idealnya lebih memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu melalui jalur afirmasi. Bahkan, ia berharap siswa sekolah swasta juga memperoleh manfaat serupa.
Di sisi lain, Eko menilai kebijakan penambahan kapasitas rombongan belajar hingga 42 siswa per kelas serta pembukaan SMP negeri baru menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah swasta yang saat ini sudah menghadapi penurunan jumlah peserta didik.
Kendala Pencairan Bantuan Operasional
Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa bantuan operasional sebesar Rp1,8 juta per siswa sangat membantu sekolah swasta yang menampung siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.
Namun, proses pencairan bantuan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi serupa juga terjadi pada insentif guru swasta yang hingga kini belum berjalan optimal. Selain itu, insentif bagi operator sekolah pada tahun ini juga tidak lagi tersedia.
“Kami berharap penyaluran bantuan dapat berjalan lebih lancar dan program yang selama ini membantu sekolah swasta tetap berlanjut,” ujar Eko.
Pada akhirnya, Dewan Pendidikan dan PKSS Tangsel berharap Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat menampung berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi.
Kedua lembaga menilai kolaborasi antara pemerintah, sekolah negeri, sekolah swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan sehat bagi seluruh peserta didik di Tangerang Selatan.
(JAR)
