Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM — APBD-P Tangsel 2026 bertambah Rp387,93 miliar dari anggaran awal sebesar Rp4,85 triliun. APBD-P Tangsel 2026 kini mencapai Rp5,247 triliun atau meningkat sekitar 7,98 persen.
Kenaikan tersebut tercantum dalam Nota Keuangan APBD Perubahan Kota Tangerang Selatan tahun 2026.
Sebelumnya, APBD Tangsel 2026 mencapai Rp4.859.090.880.044. Kemudian, anggaran bertambah Rp387.937.790.419 menjadi Rp5.247.028.670.463.
BACA JUGA
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menjelaskan sejumlah faktor memengaruhi perubahan anggaran tersebut.
Menurut Pilar, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor utama.
“Sektor dari PAD tentu ada peningkatan dari pajak daerah, ya. Itu yang pertama,” kata Pilar.
Pilar menyampaikan pernyataan tersebut setelah Rapat Paripurna DPRD Tangsel, Kamis (3/9/2026).
Selain itu, pemerintah juga masih menyesuaikan penerimaan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Banten.
“Lalu juga kita terakhir itu masih terkoreksi dari bagi hasil provinsi masih terkoreksi,” ujar Pilar.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Pilar mengatakan pemerintah mengarahkan tambahan anggaran untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat.
“Di perubahan sekarang paling banyak kesehatan sama pendidikan,” kata Pilar.
“Pendidikan, kesehatan, paling banyak,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Tangsel Bambang Noertjahjo menjelaskan penggunaan tambahan anggaran tetap mengikuti kebutuhan sebelumnya.
Menurut Bambang, pemerintah mengembalikan sejumlah alokasi yang sempat mengalami pergeseran.
“Ya kalau penggunaannya sebetulnya sama. Kita menggunakannya untuk mengembalikan angka yang kemarin kita geser,” kata Bambang.
PSEL hingga Infrastruktur
Bambang menyebut kebutuhan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menjadi salah satu perhatian pemerintah.
“Terutama untuk pemenuhan kebutuhan PSEL ya, untuk kebutuhan dasar belanja pegawai,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah menambah anggaran untuk pengelolaan sampah dan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga menambah anggaran untuk memperkuat pelayanan pendidikan.
“Terus juga untuk kebutuhan dasar penambahan di pengelolaan sampah, penambahan infrastruktur, juga pelayanan pendidikan juga kita tambah,” kata Bambang.
Bambang menegaskan, pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan dasar dalam perubahan APBD 2026.
Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah mengidentifikasi kebutuhan tersebut dalam APBD murni.
“Jadi masih ke hal-hal yang basic yang memang di awal sudah kita identifikasi adanya penundaan bukan kekurangan,” jelasnya.
Pemerintah kemudian melakukan penyesuaian melalui penundaan dan pergeseran anggaran selama pelaksanaan APBD 2026.
“Penundaan pengalokasian dan juga berkaitan dengan hal yang kemarin kita lakukan pergeseran,” pungkas Bambang.
(LIF)
