Serang, HALOBANTEN.COM- Inflasi Provinsi Banten 5 besar terendah nasional selama 2022.
Inflasi YoY (year on year) di Provinsi Banten sebesar 4,56 persen. Sedangkan, inflasi nasional mencapai 5,51 persen.
Provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia adalah Maluku Utara sebesar 3,47 persen.
Menyusul Papua Barat 3,87 persen, Sulawesi Utara 4 persen, DKI Jakarta 4,21 dan Banten 4,56 persen.
Sementara lima provinsi dengan inflasi tertinggi selama 2022 adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,43 persen.
Selanjutnya, Sulawesi Tenggara 7,39 persen, Kalimantan Selatan 6,99 persen, Riau 6,81 persen dan Nusa Tenggara Timur 6,65 persen.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Memendagri) Tito Karnavian atas keberhasilannya mengendalikan inflasi di Banten.
Apresiasi terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (09/01/2023).
Minggu lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Provinsi Banten YoY menduduki posisi 8 besar terendah Nasional dengan angka 5,34 persen.
Angka itu berada di bawah rata-rata Nasional 5,42 persen.
“Dan minggu ini berada di posisi 5 besar terendah Nasional sebesar 4,56 persen, di bawah rata-rata Nasional,” jelas Mendagri Tito.
Pemprov Banten juga berhasil memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya dalam mengendalikan inflasi di akhir tahun.
“Menjelang akhir Desember memang sudah kita perkirakan dapat terjadi kenaikan harga,” kata Tito.
Hal tersebut sudah dibahas dengan bisa memanfaatkan dana BTT seperti dalam kegiatan pasar murah.
“Dan Provinsi Banten sudah mengerjakan paparan itu, terima kasih. Ini bisa kita jadikan pembelajaran bagi kita semua,” ujar Mendagri Tito.
Al Muktabar Beberkan Upaya Pemprov Banten Kendalikan Inflasi
Mendagri Tito memberi kesempatan kepada Pj Gubernur Banten untuk memaparkan upaya dan langkah konkrit dalam pengendalian inflasi di Banten.
Beberapa upaya Pemprov Banten dalam menekan inflasi di antaranya melaksanakan operasi pasar murah sebanyak 85 kali dari Maret-Desember 2022.
“Dalam menekan angka inflasi sebagai kegiatan rutin bagi masyarakat. Kita melakukan operasi pasar murah secara terus menerus,” kata Al Muktabar.
Pihaknya menyinergikan dengan program perlindungan sosial, penurunan stunting dan usaha ekonomi produktif.
Selain mengadakan pasar murah, Pemprov Banten juga melaksanakan sidak ke pasar-pasar secara intens.
Kemudian, kunjunan ke distributor agar tidak terjadi penimbunan barang yang nantinya memicu kenaikan angka inflasi.
“Kita juga mengakses ke distributornya sehingga stok dan harga barang bisa kita pantau,” jelas Al Muktabar.
Kemudian, kerjasama antar daerah dengan memberikan dorongan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mengoptimalkan kinerjanya agar menyediakan sumber bahan pokok.
Provinsi Banten melakukan kolaborasi dengan Tim Pengerak PKK yang jaringan dan kegiatan organisasinya hingga taraf rumah tangga.
Salah satunya kolaborasi gerakan tanam agar keluarga bisa mencukupi kebutuhan dalam ketahanan pangan.
Selanjutnya, merealisasikan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui perlindungan sosial seperti bantuan usaha.
“Lalu kita juga menyiapkan dana insentif daerah atas kinerjanya. Seperti membelikan beras untuk stok pangan,” ungkapnya.
Pemprov Banten juga menggunakan APBD secara spesifik guna mendorong subsidi ke sektor yang berkaitan.
“Kita juga terus memberikan dukungan transpot dari APBD yang merupakan usaha penekanan angka inflasi,” jelasnya.
Dari upaya pengendalian Inflasi, Pemprov Banten terus mencoba hal-hal yang memungkinkan bisa menekan inflasi dengan memperkuat kolaborasi antar Kepala Daerah.
“Saya harap kepala daerah mampu mengetahui persis masalahnya agar kita bisa menggunakan metode yang tepat,” pungkasnya. (MG1/JARKASIH)
