Oleh: Violin Shyfa Kamrilla, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM – Penegakan hukum yang adil merupakan suatu pondasi masyarakat yang tertib dan berkeadilan.
Di Indonesia, meskipun sistem hukum sudah ada, tetapi sering terjadi ketimpangan dalam penerapannya, terutama terhadap elit politik dan hukum. Dimana hal ini dapat merusak kepercayaan publik dan mengancam keadilan.
Pertama, penegakan hukum yang adil memastikan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua individu.
Namun kasus korupsi besar sering kali berakhir dengan hukuman ringan bagi para pejabat tinggi, yang menciptakan persepsi negatif bahwa hukum hanya tajam ke bawah.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum harus dijaga. Media memiliki peran penting dalam mengawasi proses ini.
Namun upaya untuk mengintimidasi media ketika mengungkapkan kasus sensitif masih sering terjadi, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi
Ketiga, reformasi hukum diperlukan untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari keadilan.
Ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan regulasi. dan pemberantasan korupsi dalam lembaga penegak hukum.
Penegakan hukum yang adil adalah kunci masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.
Tanpa Itu kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah akan menurun.
Maka pemerintah dan pemangku kepentingan harus berkomitmen pada transparansi akuntabilitas dan bebas dari diskriminasi untuk mencapai negara hukum yang sejati di Indonesia. (*)
* Isi artikel/opini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Redaksi HALOBANTEN.COM berhak menyunting judul dan isi naskah tanpa mengubah substansinya.
