JAKARTA, HALOBANTEN.COM – Presiden Prabowo Subianto ambil langkah super tegas! Sekitar 300 ribu hektare tambang ilegal yang nyelonong beroperasi di kawasan hutan bakal disita negara.
Aksi bersih-bersih ini digerakkan setelah temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebut kerugian negara dari tambang tanpa izin ini bisa tembus Rp700 triliun! Gokil, kan?
Pernyataan ini diungkap langsung oleh Kepala BPKP, Yusuf Ateh, dalam acara Leader’s Corner: Leading to Transform yang digelar di Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025. Dalam forum itu, Yusuf menjelaskan kalau penertiban tambang bodong ini dikerjakan rame-rame bareng Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri biar efeknya jangka panjang dan nggak nanggung.
“Perintah Pak Presiden: Ambil dulu, baru kita tagih dendanya. Kuasai lagi aset negara,” kata Yusuf dengan lantang.
Dari total 4,2 juta hektare tambang yang nangkring di kawasan hutan, sekitar 296 ribu hektare udah masuk radar dan dihitung secara rinci sama BPKP. Angka itu lalu dibulatkan jadi 300 ribu hektare sebagai target utama buat disikat habis duluan.
Tambang-tambang ilegal ini ternyata menyimpan komoditas emas, batu bara, sampai bauksit. Bayangin, kekayaan segitu besar digali seenaknya tanpa kontribusi buat negara. Nggak heran Yusuf sampai bilang kalau ini lebih bahaya dari sawit ilegal.
“Kalau sawit masih harus nunggu panen 6 tahun. Tambang? Tinggal keruk pakai beko, prak-prak, duit langsung ngalir… tapi ke kantong yang salah,” ujarnya pedas.
BPKP juga udah hitung kerugian aktual dari aktivitas ini sebesar Rp111 triliun, dan pemerintah akan mengejar para pelakunya lewat jalur hukum. Siap-siap aja, selain lahan disita, mereka juga bakal ditagih kompensasi. Kalau nggak bayar? Penjara menanti!
“Sama kayak kasus sawit kemarin. Kita ambil asetnya, tagih bayar lagi. Itu bisa jadi tambahan pemasukan negara,” jelas Yusuf.
Penertiban besar-besaran ini disebut sebagai hasil dari kerja bareng lembaga negara yang solid. Menurut Yusuf, misi ini bakal gagal kalau dijalani sendiri-sendiri.
“Ini kolaborasi luar biasa. Tanpa Kejaksaan, TNI, dan Polri, nggak mungkin bisa,” tegasnya.
Jadi, siap-siap! Tambang ilegal bakal jadi target besar pertama pemerintahan Prabowo. Bersih-bersih kali ini bukan kaleng-kaleng! (*/bbs)
