Kota Serang, HALOBANTEN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten lakukan percepatan penanganan stunting.
Salah satunya, melakukan proyek percontohan penanganan stunting terhadap 160 anak dalam tiga bulan ke depan.
Kepala DP3AKKB Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina menyampaikan Pemprov Banten memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap persoalan stunting dan gizi buruk, sehingga OPD diminta untuk dapat melakukan agenda kerja yang dapat bersentuhan dalam penanganan stunting.
BACA JUGA
“Di antaranya DP3AKKB urusannya dengan perempuan dan anak. Sehingga kami membuat satu program kegiatan charity atau pemberian bantuan yang langsung diberikan kepada 160 anak yang berada di 8 Kabupaten/Kota,” ungkap Nina usai Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dengan OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, di Aula DP3AKKB Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (25/5/2023).
Dikatakan, pihaknya akan bersama-sama dengan para kader PKK, Posyandu dan juga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) setempat.
“Dengan pendampingan yang dilakukan bersama-sama ini, mudah-mudahan bisa upaya percepatan penurunan stunting bisa terwujud,” katanya.
Sebelumnya, kata Nina, pihaknya bersama dengan OPD lain juga telah melakukan pendekatan serupa di beberapa Kecamatan, di antaranya Kecamatan Curug di Kota Serang, Kecamatan Kaduhejo di Kabupaten Pandeglang, dan Kecamatan Warunggunung di Kabupaten Lebak.
“Kita penanganan 3 bulan itu hasilnya juga cukup signifikan,” imbuhnya.
Nina menyampaikan dalam pendekatan yang dilakukannya tersebut diantaranya memberikan bantuan makanan yang bernutrisi dan sehat sesuai arahan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).
“Makanan yang sehat beragam bergizi itu yang diberikan, mulai dari buah-buahan, sayur, telur, ikan dan daging. Jadi Kita sesuaikan dengan ahli gizi yang merekomendasi,” jelasnya.
Selanjutnya, dirinya menuturkan dalam pendampingan yang dilakukan tersebut diantaranya melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan makanan hingga pemantauan kesehatan lainnya.
“Sehingga hal tersebut dapat terpantau dengan baik,” tandasnya. (***)
