Kota Tangerang, HALOBANTEN.COM- Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) siap mengawal program pembangunan Calon Gubernur Banten terpilih, Andrasoni-Dimyati Natakusuma agar berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang dijanjikan pada Pilkada Banten November 2024 lalu.
Hal itu disampaikan oleh Ketua MPOD Forkabi Tangerang Raya, Hartoto dalam acara “Ngopi Bareng” bersama anggota Forkabi Kota Tangerang, Rabu (19/12/2024) petang.
Menurut Hartoto yang akrab dipanggil Bang Toing, Pilkada sudah selesai dan Calon Gubernur – Wakil Gubernur yang dikawal oleh organisasi masyarakat (Ormas) itu sudah sukses atau terpilih menjadi orang nomor satu dan dua di Provinsi Banten.
BACA JUGA
Karena itu lanjutnya, apa yang telah dijanjikan oleh Pasangan Calon (Paslon) tersebut kepada masyarakat harus terealisasi dengan baik, seperti program gratis sekolah (Pendidikan),
kesehatan dan pengentasan kemiskinan (ekonomi).
Untuk program gratis sekolah, tuturnya, harus benar-benar gratis atau tidak dipungut biaya apapun, baik dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK.
Sedangkan untuk kesehatan, sambungnya, warga Banten cukup menunjukkan KTP bila memerlukan layanan medis di rumah-rumah sakit yang tersebar di delapan Kota dan Kabupaten provinsi tersebut.
Sementara untuk peningkatan ekonomi, tambahnya, Pemprov Banten harus membuka lowongan kerja seluas-luasnya, dengan diawali peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan kerja atau balai latihan kerja (BLk) yang ada di wilayah-wilayah.
“Kami akan mendorong Pemprov Banten agar mendirikan BLK-BLK di setiap kelurahan atau kecamatan dengan menggunakan anggaran dari
corporate social responsibility (CSR),” ujar Bang Toing yang juga mantan Anggota DPRD Kota Tangerang.
Tujuannya, sambung Bang Toing, supaya pendirian BLK-BLK tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sehingga APBD itu bisa digunakan untuk peningkatan pembangunan, seperti infrastruktur dan lainnya
Senada pula dengan Tokoh Masyarakat Kota Tangerang, Riyanto. Selain mendirikan BLK-BLK, pihaknya juga akan mendorong Pemprov Banten untuk melahirkan Perda atau Pergub ketenagakerjaan yang mengatur setiap perusahaan di Banten wajib mempekerjakan minimal 50% warga yang ada di sekitar perusahaan tersebut.
Pasalnya, kata Riyanto, meskipun BLK tersebar di seluruh Banten, namun bila penyerapan tenagakerjanya minim, tentu tidak akan mengurangi pengangguran yang ada di Banten.
“Ini akan kita dorong bersama, tujuannya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian di banten,” tandas Riyanto yang juga mantan Anggota DPRD Kota Tangerang. (Cak)
