Banten, HALOBANTEN.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan menuai sorotan dari anggota Fraksi PPP DPRD Banten, Musa Weliansyah. Ia menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman terhadap dugaan pelaksanaan program yang menurutnya tidak sesuai spesifikasi serta minim pengawasan.
Selain itu, Musa mengungkapkan temuan dan keluhan masyarakat terkait kualitas makanan dari sejumlah dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Ia menyebut laporan tersebut memuat dugaan penyajian buah yang tidak segar hingga kurma kering yang berjamur.
“Kalau benar ada temuan buah busuk dan kurma berjamur, ini sangat memprihatinkan. Program yang tujuannya mulia jangan sampai mencederai kepercayaan masyarakat,” ujar Musa kepada wartawan, Selasa (25/2/2026).
Lebih lanjut, Musa juga menyoroti mekanisme pembagian MBG kepada siswa untuk tiga hari sekaligus. Padahal, menurutnya, terdapat komponen biaya operasional seperti sewa dapur dan ompreng yang terhitung per hari.
Menurut dia, pola pembagian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alokasi anggaran dua hari lainnya. Ia pun meminta penjelasan terbuka agar publik memperoleh gambaran yang jelas.
“Jika pembagiannya untuk tiga hari sekaligus, lalu bagaimana dengan biaya sewa dapur dua hari lainnya? Ini harus dijelaskan secara transparan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan polemik terkait akuntabilitas penggunaan anggaran. Bahkan, sorotan juga tertuju pada harga menu yang dianggap tidak jauh berbeda dengan produk roti atau kue kering di pasaran, namun tercatat memiliki nilai anggaran lebih tinggi dalam program MBG.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan selisih harga sekitar Rp2.000 per siswa dari menu yang tersaji. Apabila berlangsung secara luas, kondisi tersebut berisiko menimbulkan kerugian keuangan negara.
Musa menilai pengawasan program masih lemah sehingga membuka celah kolusi antara oknum kepala SPPG, akuntan, maupun pengelola dapur atau yayasan.
Ia pun menyinggung peran Satgas MBG tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan yang belum optimal. Akibatnya, sejumlah keluhan siswa, orang tua, serta ibu hamil penerima manfaat terkesan belum memperoleh respons memadai.
Musa mendesak pemerintah pusat bersama pihak terkait agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah Banten. Ia juga meminta peningkatan pembinaan serta pengawasan supaya pelaksana program tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan negara.
“Program MBG harus evaluasi. Harus ada pengawasan terhadap Kepala SPPG dan akuntan dengan baik agar tidak menyalahgunakan jabatan,” tandasnya.
Evaluasi Total Program MBG
Senada dengan Musa, Anggota Fraksi PDIP DPRD Banten Yeremia Mendrofa juga mendesak BGN untuk melakukan evaluasi total terhadap program MBG di Provinsi Banten.
Evaluasi secara menyeluruh sangat penting karena belakangan ini pihaknya banyak mendapatkan laporan dan keluhan dari masyarakat terhadap program MBG. Di mana, pada bulan Ramadan ini, menu MBG untuk siswa sekolah terbilang ‘asal-asalan’.
Bahkan di wilayah Banten Selatan, ia menerima laporan produk MBG yang kadaluarsa.
“Jadi harus ada pengawasan dan evaluasi yang ketat serta menyeluruh dari BGN. Jika terbukti ada temuan pelanggaran, berikan sanksi tegas kepada SPPG nakal,” ungkapnya, Rabu (25/2/2026)
Sementara itu, hingga berita ini tersusun, pengelola SPPG maupun instansi terkait belum menyampaikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan tersebut.
(Redi)
