Jakarta,HALOBANTEN.COM– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang beragendakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Pandangan fraksi ini diberikan setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun 2023 pada Rapat Paripurna, Selasa (16/08) lalu.
Pemerintah menyampaikan tanggapan tersebut atas paparan yang disampaikan oleh seluruh fraksi melalui juru bicaranya. Juru bicara tersebut yakni Abidin Fikri mewakili Fraksi PDI-Perjuangan, Nurul Arifin mewakili Fraksi Partai Golkar, Susi Marleny Bachsin mewakili Fraksi Partai Gerindra, Moh. Haerul Amri mewakili Fraksi Partai NasDem, Muhammad Kadafi mewakili Fraksi PKB, Suhardi Duka mewakili Fraksi Partai Demokrat, Hermanto mewakili Fraksi PKS, Athari Ghauthi Ardi mewakili Fraksi PAN, dan Muhammad Aras mewakili Fraksi PPP.
Menanggapi catatan dan pandangan dari F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN dan F-PPP mengenai perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro sepanjang tahun 202, pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi atas pandangan seluruh Anggota Dewan yang sangat konstruktif terkait asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021. Pencapaian inflasi 2021, sebesar 1,87 persen (yoy) meningkat dari angka 2020 yang tercatat sebesar 1,68 persen (yoy).
