Ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan regulasi. dan pemberantasan korupsi dalam lembaga penegak hukum.
Penegakan hukum yang adil adalah kunci masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.
Tanpa Itu kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah akan menurun.
Maka pemerintah dan pemangku kepentingan harus berkomitmen pada transparansi akuntabilitas dan bebas dari diskriminasi untuk mencapai negara hukum yang sejati di Indonesia. (*)
* Isi artikel/opini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Redaksi HALOBANTEN.COM berhak menyunting judul dan isi naskah tanpa mengubah substansinya.
Page 2 of 2
