kekurangan tenaga pengajar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah mengenai persoalan aset lahan yang masih membelit sejumlah sekolah dasar negeri di Tangerang Selatan.
PKSS Khawatir Minat ke Sekolah Negeri Semakin Tinggi
Sementara itu, Ketua PKSS Tangsel, Eko Pranoto P, mengakui program seragam gratis memiliki tujuan positif. Akan tetapi, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan minat masyarakat untuk memilih sekolah negeri sehingga tekanan terhadap daya tampung sekolah negeri semakin besar.
Menurut Eko, bantuan seragam idealnya lebih memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu melalui jalur afirmasi. Bahkan, ia berharap siswa sekolah swasta juga memperoleh manfaat serupa.
Di sisi lain, Eko menilai kebijakan penambahan kapasitas rombongan belajar hingga 42 siswa per kelas serta pembukaan SMP negeri baru menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah swasta yang saat ini sudah menghadapi penurunan jumlah peserta didik.
Kendala Pencairan Bantuan Operasional
Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa bantuan operasional sebesar Rp1,8 juta per siswa sangat membantu sekolah swasta yang menampung siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.
Namun, proses pencairan bantuan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi serupa juga terjadi pada insentif guru swasta yang hingga kini belum berjalan optimal. Selain itu, insentif bagi operator sekolah pada tahun ini juga tidak lagi tersedia.
“Kami berharap penyaluran bantuan dapat berjalan lebih lancar dan program yang selama ini membantu sekolah swasta tetap berlanjut,” ujar Eko.
Pada akhirnya, Dewan Pendidikan dan PKSS Tangsel berharap Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat menampung berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi.
Kedua lembaga menilai kolaborasi antara pemerintah, sekolah negeri, sekolah swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan sehat bagi seluruh peserta didik di Tangerang Selatan.
(JAR)
