HALOBANTEN, – Presiden Prabowo Subianto, menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing dalam dunia kerja. Ia menginstruksikan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan diisi oleh para pemimpin serikat buruh, untuk merumuskan strategi penghapusan sistem tersebut.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional untuk mengkaji cara terbaik agar kita dapat, secepat mungkin, menghapus sistem outsourcing,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
Namun, Prabowo menekankan perlunya keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan iklim investasi. Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan investasi penting untuk menciptakan lapangan kerja.
“Kita harus menjaga kepentingan investor. Jika mereka tidak berinvestasi, tidak ada pabrik, dan para pekerja tidak akan memiliki pekerjaan,” jelasnya.
Menanggapi permintaan dari pemimpin serikat buruh, Prabowo menyetujui rencana pertemuan antara perwakilan pekerja dan investor di Istana Bogor. Ia juga berencana untuk mengadakan pertemuan yang melibatkan 150 pemimpin serikat buruh dan 150 pemimpin perusahaan.
“Saya akan menyampaikan kepada para pengusaha bahwa mereka tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja,” tegasnya.
Prabowo juga menyoroti upaya pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, subsidi listrik, dan bantuan tunai langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp500 triliun untuk membantu rakyat miskin. Namun, kita harus memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tambahnya. (*/bbs)
