JABAR, HALOBANTEN.COM – Gubernur Dedi Mulyadi baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan yang mengguncang publik Jawa Barat. Ia mengungkap adanya tunggakan utang fantastis senilai Rp300 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada BPJS Kesehatan.
Utang ini, menurut Dedi, merupakan beban dari BPJS di tingkat kabupaten/kota yang belum dilunasi pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya.
“Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan utang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin,” tegas Dedi kepada awak media di RSHS Bandung pada Selasa (10/6/2025).
Kabar ini sontak memicu protes keras dari Gubernur Dedi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat. Ia mempertanyakan prioritas anggaran di era sebelumnya, di mana alokasi untuk belanja hibah jauh lebih besar dibandingkan pembayaran kewajiban penting seperti BPJS daerah.
“Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS?” kritiknya.
Dedi Mulyadi sangat menyayangkan adanya utang sebesar ini. Pasalnya, jika tidak segera dilunasi, pelayanan BPJS kepada masyarakat terancam terhenti, yang berisiko fatal bagi kesehatan warga Jawa Barat.
“Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya,” ujarnya dengan nada khawatir.
Sebagai langkah konkret, Dedi berjanji akan segera mengambil keputusan terkait masalah utang ini. Ia menegaskan bahwa kewajiban pemerintah terhadap kesehatan masyarakat jauh lebih krusial daripada belanja hibah.
“Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajiban yang harus dibayar,” ucap Dedi.
“Itu problem loh, makanya saya selalu mengkritisi kenapa sih kita belanja hibah dulu. Padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja hibah.”
Ironisnya, di tengah masalah utang BPJS ini, Pemprov Jabar juga dihadapkan pada kewajiban anggaran lain. Dedi menyebut bahwa Pemprov harus menggelontorkan dana sekitar Rp60 miliar setiap tahunnya untuk biaya operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, yang saat ini dinilai terus merugi.
“Pemprov Jabar punya kewajiban hampir 60 miliar dalam setiap tahun untuk biayanya operasional Kertajati,” kata Dedi, mengakui beban berat ini.
Kondisi BIJB Kertajati yang belum optimal dan minimnya dividen bagi Pemprov Jabar menambah pelik masalah keuangan daerah. “Ya Berat,” pungkasnya. (*/bbs)
