Jakarta, HALOBANTEN.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, melontarkan pertanyaan tajam kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengenai lonjakan tagihan listrik pasca-berakhirnya program diskon 50 persen.
Mufti mempertanyakan apakah PLN memiliki tujuan untuk melindungi rakyat atau justru merugikan mereka, mengingat kenaikan tagihan mencapai 30-50 persen.
Pernyataan ini disampaikan Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirut PLN dan Pertamina di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/5/2025).
“Pak Darmawan, hari ini rakyat kita resah, bahkan khawatir dengan kenaikan tagihan listrik yang mereka rasakan setiap hari, terutama setelah program diskon berakhir. Setelah diskon selesai, masyarakat merasakan kenaikan yang fantastis, antara 30 hingga 50 persen,” ujar Mufti pada Kamis.
Ia melanjutkan, “Kami mengharapkan penjelasan dari Bapak, karena terkadang saya berpikir, sebenarnya PLN ini perusahaan negara yang melindungi rakyat ataukah merampok uang rakyat?”
Mufti menyuarakan kebingungannya mengenai apakah tarif listrik memang naik atau sebaliknya, mengingat bukan hanya satu atau dua pihak yang merasakan tingginya tagihan listrik.
Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta PLN untuk jujur jika memang ada kenaikan tarif. Ia merasa fenomena ini bertolak belakang dengan penjelasan PLN yang menyatakan bahwa tarif listrik dalam kondisi normal.
“Maka kami ingin Bapak menjelaskan di sini, apakah benar listrik naik atau tidak? Jangan terus-menerus membohongi rakyat kami, Pak. Kalau tidak naik, kenyataannya bukan satu atau dua orang, Pak, tapi ribuan bahkan puluhan ribu rakyat kita merasakan kenaikan ini,” tegas Mufti.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, kenaikan tarif sekecil Rp5.000 hingga Rp10.000 pun sangat memberatkan masyarakat. Bahkan, uang sekitar Rp1.000 pun sulit didapat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Rakyat kami terkadang tidak punya uang Rp1.000 pun, Pak. Mari sesekali gunakan akal sehat dan hati nurani kita untuk setidaknya jujur kepada rakyat. Kalau naik karena apa, atau karena kendala apa, yang penting perlu penjelasan kepada rakyat agar mereka tidak terus-menerus cemas akan hal ini,” pungkasnya. (*/bbs)
