Jabar, HALOBANTEN.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan setelah pidatonya yang berapi-api di rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Kamis (22/5/2025).
Dalam orasi yang penuh semangat, Dedi tak hanya menyampaikan kritik pedas dan solusi konkret, tetapi juga secara terang-terangan menyentil anggota dewan, bahkan sempat melontarkan ajakan untuk “walk out” bersama demi kepentingan rakyat.
Dedi membuka pidatonya dengan gaya khasnya yang santai namun penuh sindiran halus, yang langsung mencuri perhatian hadirin. “Saya tahu kontrak media Pak Ono sudah banyak,” kelakarnya, memulai pidato yang tidak biasa untuk forum resmi.
Namun, suasana segera beralih ke pembahasan yang lebih serius. Dedi menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas penanganan kasus dugaan penyimpangan kredit tanpa agunan senilai Rp600 miliar oleh mantan pejabat BJB. Ia menekankan bahwa RUPS BJB telah melakukan koreksi yang diperlukan, dan memastikan kasus ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Sorotan Masalah Krusial Jawa Barat
Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi secara gamblang menyoroti berbagai persoalan mendasar yang melanda Jawa Barat, antara lain:
* Kemiskinan: Dedi menegaskan bahwa tingginya angka kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh biaya hidup yang terus meningkat, terutama di sektor pendidikan.
* Alih Fungsi Lahan dan Lingkungan: Ia menyebut alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan sebagai pemicu utama berbagai musibah dan penurunan sumber daya alam.
* Beban Pendidikan: Meskipun sekolah gratis, Dedi menyoroti bahwa biaya seragam dan konsumsi masih menjadi beban berat bagi keluarga miskin.
* Sistem Perizinan Investasi: Kelemahan dalam sistem perizinan investasi disebutnya menghambat operasional banyak pabrik, seperti kasus pabrik sepatu di Indramayu yang tertunda.
* Harga Tanah Melambung: Dedi menyoroti tingginya harga tanah yang menghambat ekspansi industri, mencontohkan kasus BYD yang kesulitan karena kenaikan harga tanah secara drastis oleh warga.
Dedi juga menekankan pentingnya integrasi pembangunan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Ia mendorong pemetaan lokasi kemiskinan dan infrastruktur bermasalah hingga ke pelosok desa untuk penanganan yang lebih efektif.
Aksi Nyata dan Kedekatan dengan Rakyat
Dengan suara yang meninggi, Dedi menegaskan bahwa aksinya yang sering viral, seperti operasi penertiban tambang liar, adalah langkah taktis, bukan sekadar pencitraan. “Kalau saya rapat duluan, besoknya tambang udah kosong,” sindirnya, menjelaskan efektivitas pendekatan langsung.
Di akhir pidatonya, Dedi Mulyadi menyentuh aspek emosional dengan berbagi kisah anak-anak dari keluarga miskin yang kini tinggal di rumah dinas gubernur karena tidak dijemput orang tuanya. Ia mengajak seluruh pihak untuk berpikir dan bertindak layaknya “ketua RT dan kepala desa”, bukan hanya sebagai pejabat struktural.
“Saya tidak hanya gubernur, saya bisa jadi ketua RW kalau itu membuat rakyat lebih dekat dan didengar,” tutupnya, disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin di ruang sidang, menandakan resonansi pidatonya yang kuat. (*/bbs)
