Kepada Fraksi Partai Demokrat, Benyamin menegaskan pemenuhan mandatory spending pendidikan 20 persen akan fokus pada peningkatan kualitas guru, sarana prasarana, dan akses pendidikan. Pemkot mengarahkan pemanfaatan SiLPA untuk program prioritas.
Sementara kepada Fraksi PAN, PPP, dan NasDem, Wali Kota menjelaskan strategi optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem pajak, kerja sama dengan berbagai pihak, serta kebijakan relaksasi pajak. Mandatory spending bidang infrastruktur mencapai 34,78%, pendidikan 20,32 persen, dan kesehatan 19,22 persen dari total belanja di luar gaji ASN. Untuk penanggulangan kemiskinan dan stunting dialokasikan Rp318,5 miliar, sedangkan bantuan sosial Rp96,9 juta.
(Alif/Jek/Red)
Page 3 of 3
