Tangerang, HALOBANTEN.COM – Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI menyambangi rumah dinas Bupati Tangerang Banten di Jalan Ki Samaun Kota Tangerang, Rabu (08/11/2023). Kunjungan kerja rombongan anggota legislative ini diterima langsung oleh Pj Bupati Tangerang Andi Ony di Aula Pendopo Bupati Tangerang.
Rombongan anggota Komisi IX DPR RI tersebut antara lain, Linda Megawati, Sungkono, Felly Estelita Runtuwene, Delia Pratiwi Sitepu, Emanuel Melkiades Laka Lena, Itet Tridjajati Sumarijanto, Dewi Aryani, Kris Dayanti, Dewi Asmara, Ade Rizki Pratama, A.R. Sutan Adil Hendra, Nurhadi, Nur Nadlifah, Lucy Kurniasari, Hasan Saleh, Alifudin, dan Muhamad Rizal.
Pj Bupati Tangerang Andi Ony menuturkan bahwa Komisi IX DPR RI berperan membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.
BACA JUGA
Tujuan dari kunjungan Komisi IX DPR RI ini yakni guna menjaring berbagai masukan dan aspirasi tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang maupun di Provinsi Banten.
Andi Ony berharap dari kunjungan ini komisi IX DPR RI dapat menjaring aspirasi dan masukan bagi Pemkab Tangerang.
Dalam kesempatan itu juga Andi Ony memaparkan terkait mekanisme dalam penetapan upah minimum di Kabupaten Tangerang. Di mana, hal tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, UMK dan UMP akan ditetapkan dalam waktu dekat ini.
Bersumber dari BPS sebagai lembaga yang berwenang di bidang statistik, inflasi Banten sampai dengan September 2023 mencapai 2,04 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Banten mencapai 4,80 persen.
Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa kunjungan Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Tangerang karena daerah tersebut merupakan wilayah yang pertumbuhan industri dan dinamikanya terus berkembang.
Pemkab Tangerang juga banyak membantu dan memberikan perlindungan terhadap para pekerja rentan seperti nelayan, UMKM, dan PKL melalui BPJS ketenagakerjaan.
“Jadi maksud kunjungan kerja spesifik kami dari Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Tangerang kali ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Tangerang Provinsi Banten dalam rangka efektivitas upah minimum regional terhadap pekerjaan secara bersamaan di tiga daerah penyangga ibu kota yaitu Kabupaten Tangerang Kota Depok dan Kabupaten Bekasi.
(Red)
