Tangerang, HALOBANTEN.COM – Isu seksisme dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024 menjadi sorotan publik setelah pernyataan kontroversial dari Calon Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, yang viral di media.
Dalam debat Pilkada pada 16 Oktober 2024, Dimyati mengungkapkan bahwa perempuan tidak seharusnya dibebani dengan tanggung jawab sebagai gubernur, merujuk pada kandidat perempuan, Airin Rachmi Diany.
Pernyataan tersebut memicu gelombang protes pada 17 Oktober 2024, sehari setelah debat, seperti yang diungkapkan Purnama Ayu Rizky dari Tim Media Brief Literasi Pemuda Indonesia (LPI) pada acara Media Brief LPI di Hotel Santika Premiere ICE BSD Tangerang, Rabu (22/1/2025).
Komentar Dimyati memunculkan perdebatan luas mengenai seksisme dalam politik, dengan dampak pada berbagai lapisan masyarakat.
Data menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai pernyataan ini muncul dalam 69 artikel media daring sepanjang Oktober 2024, didominasi oleh media nasional.
Di media sosial, percakapan mengenai isu ini meroket, dengan 745 sebutan, sebagian besar berisi sentimen negatif, terutama di Twitter/X yang mencatat 425 mention.
Walau kontroversi ini menyebar luas, pasangan Dimyati berhasil memenangkan Pilkada Banten.
Kemenangan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran tentang isu gender, dominasi politik dinasti, serta dukungan kuat dari koalisi besar dan tokoh nasional seperti Prabowo Subianto.
Fenomena ini mencerminkan bahwa pemilih di Banten lebih memperhatikan isu praktis dan kebijakan jangka pendek daripada etika calon.
Para pengamat berpendapat bahwa seksisme dalam politik membatasi peluang perempuan untuk memimpin, memperkuat stereotip gender, dan meningkatkan risiko intimidasi.
Aktivis gender dan organisasi perempuan memanfaatkan momen ini untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk seksisme.
Namun, meski kritik terhadap pernyataan Dimyati besar, rendahnya representasi perempuan dalam politik Banten tetap menjadi tantangan yang belum terpecahkan.
Kemenangan Dimyati menunjukkan bahwa isu gender belum menjadi prioritas utama di kalangan pemilih di Banten, yang menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan seksisme dalam politik membutuhkan usaha yang lebih besar, baik dalam edukasi publik maupun peningkatan peran perempuan dalam politik.
Peristiwa ini juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik di Indonesia.
Peran Media dalam Mengatasi Seksisme
Tim Media Social Monitoring LPI melaporkan bahwa pernyataan seksisme masih sering muncul dalam Pilkada 2024, dengan komentar paling mencolok datang dari calon Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah.
Dalam debat Pilkada pada Oktober 2024, Dimyati mengatakan, “perempuan harus dilindungi dan dihargai dengan tidak memberi mereka beban berat seperti menjadi gubernur,” merujuk pada Airin Rachmi Diany.
Pernyataan tersebut viral di media sosial, memicu kritik dari aktivis perempuan, organisasi perempuan, media yang peduli terhadap isu gender, dan Komnas Perempuan.
Namun, ujaran seksisme ini tidak hanya datang dari Dimyati, melainkan juga dari tokoh lain seperti Ridwan Kamil dan Suswono.
Sementara media sosial dan media arus utama turut mengangkat isu seksisme tersebut, beberapa media justru memberikan dukungan tidak langsung kepada Dimyati, meskipun ada juga yang merilis kontra-narasi.
Purnama Ayu Rizky menyatakan bahwa pernyataan seksisme Dimyati menjadi perbincangan utama di Twitter (X) dengan 425 sebutan sepanjang Oktober 2024.
Meskipun banyak percakapan datang dari akun dengan jumlah pengikut yang terbatas, percakapan tersebut mencerminkan opini masyarakat secara luas.
Selain itu, ada 69 media daring yang melaporkan pernyataan Dimyati, dengan sebagian besar diwakili oleh media nasional.
Ayu juga menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran akan isu gender memengaruhi cara pemilih di Banten membuat keputusan, yang lebih terfokus pada kebijakan praktis daripada masalah kesetaraan gender.
Di sisi lain, mesin politik yang kuat, seperti dukungan dari Prabowo Subianto, juga turut memperkuat posisi Dimyati.
Ayu menekankan pentingnya peran jurnalis dan netizen untuk memberikan informasi yang peka gender agar seksisme dalam politik tidak terus berulang.
Untuk jangka panjang, hal ini akan memengaruhi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.
Francisca Ria Susanti, Direktur Eksekutif PPMN, menambahkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam media terjadi karena kurangnya representasi perempuan dalam industri media.
Selain itu, seksisme bisa muncul ketika jurnalis laki-laki tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang perspektif gender.
Francisca juga menggarisbawahi pentingnya pemilihan narasumber yang relevan dan penggunaan bahasa yang sensitif gender dalam setiap konten media.
Dengan adanya kapasitas ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam media dan politik bisa semakin meningkat.
Reporter: Alif Azhar
Editor: Jek Jarkasih
