Banten, HALOBANTEN.COM – Gubernur Banten, Andra Soni, melakukan pertemuan dengan Perum Damri untuk membahas potensi kolaborasi dalam penyediaan layanan transportasi umum bus di wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Negara, Kota Serang, pada Kamis (15/5/2025) ini bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi bus yang modern dan cepat atau rapid transit.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Direktur Utama Perum Damri, Setia Milatia Moemin, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo. Gubernur Andra Soni menyampaikan visinya untuk menghadirkan opsi transportasi yang nyaman dan ekonomis bagi warga Banten. Ia juga membuka diskusi mengenai kemungkinan kerja sama yang lebih konkret antara Pemerintah Provinsi Banten dan Perum Damri.
“Kami telah bertemu dengan Damri, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara di bidang transportasi, untuk menjajaki berbagai kemungkinan layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat Banten,” ungkap Andra kepada awak media setelah pertemuan usai.
BACA JUGA
Andra menjelaskan bahwa ia memiliki inisiatif program yang dinamakan Banten Rapid Transit (Barata). Program ini merupakan realisasi dari janji kampanyenya untuk mengatasi permasalahan transportasi dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, termasuk dengan DKI Jakarta. Saat ini, layanan TransJabodetabek dari PT TransJakarta telah beroperasi untuk rute Blok M-Alam Sutera, Tangerang.
“Banten Rapid Transit adalah solusi transportasi yang kami tawarkan kepada masyarakat untuk menjawab tantangan konektivitas. Kita sudah memiliki kerja sama dengan TransJakarta, dan tentunya kita memerlukan dukungan tambahan untuk memperluas jangkauan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andra menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten akan mempertimbangkan kerja sama yang lebih mendalam dengan Perum Damri jika memungkinkan. Rencananya, akan ada pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak untuk membahas detail potensi kolaborasi ini.
“Jika memungkinkan, tentu kita akan bekerja sama. Itu adalah prinsip kolaborasi. Namun, jika harus dilaksanakan secara mandiri dan kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka opsi itu juga akan kita pertimbangkan,” pungkas Andra. (*/bbs)
