Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel), Banten, menegaskan arah pembangunan tahun 2027 dengan menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama. Selain itu, penguatan pendidikan, kesehatan, serta digitalisasi layanan publik turut menjadi fokus strategis.
Demikian kata Wali Kota Benyamin Davnie usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Puspemkot Tangerang Selatan, Kamis (9/4/2026). Ia menyebut, pembangunan infrastruktur tetap menjadi tulang punggung program pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Pengelolaan Sampah Jadi Perhatian
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penguatan infrastruktur tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga penanganan persoalan mendasar perkotaan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain pengelolaan sampah, sistem transportasi, jalan, jembatan, serta drainase.
Selain itu, persoalan sampah menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan menyeluruh, mulai dari tingkat masyarakat hingga proses distribusi dan pengangkutan. Sementara itu, upaya pengendalian banjir akan diperkuat melalui optimalisasi sarana pendukung seperti sungai, jalan, dan jaringan drainase.
Di sisi lain, sektor pendidikan dan kesehatan tetap mendapat perhatian guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah kota menilai kedua sektor tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya, Pemkot Tangerang Selatan mulai mendorong transformasi layanan publik berbasis digital melalui pengembangan aplikasi “Tangsel One”. Platform ini untuk mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem yang mudah aksesnya bagi masyarakat, sekaligus membuka ruang penyampaian aspirasi secara langsung.
Namun demikian, penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan menghadapi tantangan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia agar tetap efisien tanpa menambah beban anggaran pegawai.
Lebih jauh, Benyamin Davnie juga menyoroti perlunya pembaruan regulasi nasional, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan aturan dalam pelaksanaan anggaran untuk menghindari potensi pelanggaran hukum.
Musrenbang RKPD 2027 merupakan kelanjutan dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang telah berlangsung sejak tingkat kelurahan, kecamatan, hingga forum perangkat daerah.
Pemkot menargetkan perencanaan pembangunan yang lebih responsif, terukur, serta mampu menjawab berbagai persoalan perkotaan.
(LIF)
