Tangerang, HALOBANTEN.COM — Polemik penunjukan kepala SMPN 1 Balaraja mencuat setelah puluhan guru dan staf sekolah menyampaikan penolakan terhadap Dulhadi. Penolakan tersebut tertuang dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang, Banten.
Surat bertanggal 13 April 2026 itu memuat 61 tanda tangan yang berasal dari unsur dewan guru, staf tata usaha, hingga petugas kebersihan. Mereka secara tegas menyatakan keberatan apabila Dulhadi menjabat Kepala SMPN 1 Balaraja, baik sebagai pelaksana tugas maupun kepala sekolah definitif.
Dalam isi surat, penolakan tersebut mengacu pada penilaian terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap tidak sejalan dengan harapan internal sekolah. Selain itu, muncul sorotan terkait dugaan pengelolaan dana sekolah yang dinilai tidak sesuai.
Di sisi lain, penolakan juga muncul dalam bentuk pernyataan yang beredar melalui video. Dalam rekaman tersebut, sejumlah pihak yang mengatasnamakan unsur sekolah menyampaikan sikap serupa secara terbuka.
Dulhadi kepada awak media mengaku belum mengetahui adanya penolakan tersebut. Ia memilih menunggu perkembangan lebih lanjut tanpa memberikan respons lanjutan.
Sementara, Disdik Kabupaten Tangerang mulai mengambil langkah dengan merencanakan pemanggilan seluruh pihak terkait. Sekretaris Disdik Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, menyampaikan bahwa klarifikasi diperlukan untuk mengetahui dasar penolakan secara menyeluruh.
Menurutnya, proses tersebut bertujuan memastikan apakah keberatan yang muncul didasari alasan profesional atau faktor lain. Ia juga menegaskan bahwa Disdik tidak akan mengambil keputusan tanpa mendengar keterangan dari semua pihak.
Selain itu, dugaan penyalahgunaan dana sekolah yang menjadi salah satu alasan penolakan akan menjadi bagian penting dalam pendalaman. Agus Supriatna menekankan bahwa setiap tuduhan harus menyertakan bukti kuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Disdik mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia berharap seluruh pihak dapat duduk bersama guna mencari solusi terbaik serta menjaga kondusivitas lingkungan sekolah.
Dengan demikian, proses klarifikasi yang akan berlangsung dalam waktu dekat diharapkan mampu memberikan kejelasan sekaligus meredam polemik yang berkembang di lingkungan SMPN 1 Balaraja.
(JAR)
