Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM – Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan layanan bus sekolah gratis tetap beroperasi penuh hingga akhir 2026 meski terjadi kenaikan harga BBM. Untuk menjaga layanan itu, Pemkot menggeser anggaran Dinas Perhubungan.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, mengatakan kenaikan harga BBM memang meningkatkan biaya operasional bus sekolah gratis.
Namun, pemerintah sudah menyiapkan langkah agar layanan bagi pelajar tetap berjalan.
“Kemarin ada penyesuaian ya. Memang harga bahan bakar tahun ini kan ada kenaikan, tapi kami juga sudah menginstruksikan, Pak Wali, saya ya, kepada dinas terkait ya Dinas Perhubungan untuk melakukan pergeseran-pergeseran dulu anggaran ya Pak ya, supaya bus sekolah gratis ini bisa beroperasi ya setahun itu full gitu,” ujar Pilar Saga Ichsan, Jumat (10/7/2026).
Pemkot Geser Anggaran agar Operasional Tetap Aman
Pilar menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena bus sekolah gratis tetap melayani pelajar tanpa memungut biaya.
“Jadi tidak ada alasan bus sekolah gratis tidak bisa beroperasi gara-gara misalkan tidak ada bensin. Program ini benar-benar gratis, tidak memungut biaya dari orang tua maupun anak. Karena itu kami juga menyiapkan anggaran operasional dan kebutuhan BBM,” ujarnya.
Pilar menjelaskan Pemkot mengatasi kebutuhan tambahan biaya BBM dengan menggeser anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan.
“Sudah ada pergeseran anggaran. Ada anggaran Dishub yang dimaksimalkan untuk itu. Nanti diganti lagi di akhir tahun dari program-program lain. Yang kami utamakan sekarang adalah operasional bus sekolah gratis,” ujarnya.
Ia menyebut kenaikan harga BBM membuat kebutuhan anggaran operasional bertambah sekitar Rp400 juta dalam satu tahun.
Pemkot juga akan menyesuaikan kembali anggaran pada tahun berikutnya apabila harga BBM kembali berubah.
Dishub Sempat Perkirakan BBM Hanya Cukup hingga Agustus
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, Ayep, mengatakan pihaknya menyusun anggaran operasional berdasarkan asumsi harga BBM sebelum terjadi kenaikan.
“BBM kan yang awal kita ada kenaikan di dua atau tiga bulan lalu. Kita sempat kelimpungan juga karena anggaran 2026 menggunakan asumsi harga sebelumnya,” ujar Ayep.
Menurut Ayep, setelah harga BBM naik, anggaran yang tersedia saat itu hanya mampu mendukung operasional hingga Agustus 2026.
“Kita hitung dengan anggaran yang ada, waktu itu hanya sampai bulan Agustus karena kenaikan BBM sekitar 80 persen,” ujarnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dishub mengalihkan anggaran dari sejumlah kegiatan yang belum berjalan sehingga kebutuhan BBM bus sekolah tetap terpenuhi hingga akhir tahun.
“Solusinya kami menggeser anggaran dari kegiatan yang belum berjalan untuk memenuhi kebutuhan BBM. Jadi insyaallah sampai akhir tahun 2026 operasional bus sekolah tetap aman,” ujarnya.
Penambahan Armada Masih Menunggu Kepastian dari Kementerian
Terkait rencana penambahan armada bus sekolah dari pemerintah pusat, Ayep mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima kepastian jumlah unit yang akan diperoleh. Karena itu, Dishub belum menyusun anggaran tambahan untuk operasional armada hibah tersebut.
“Penambahan bus dari kementerian sampai sekarang belum ada kepastian jumlahnya. Kami terus melakukan koordinasi. Karena belum tahu kapan bus itu datang, kami juga belum menganggarkan tambahan BBM untuk armada hibah tersebut,” ujarnya.
(LIF)
