Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM — Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tangerang Selatan menetapkan program kerja tahun 2026. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno di Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, Rabu (03/06/2026).
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, mengatakan rapat tersebut menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), industri jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memperluas akses keuangan masyarakat.
“TPAKD Kota Tangerang Selatan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Berbagai program tidak hanya berorientasi pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Program tersebut juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan daya saing,” kata Bambang.
Menurut Bambang, seluruh program kerja TPAKD tahun 2025 berhasil terlaksana dengan capaian yang sangat baik. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), edukasi keuangan, dan peningkatan kapasitas UMKM mencapai realisasi 100 persen. Hal yang sama juga terjadi pada koperasi dan pedagang pasar.
Selain itu, program green economy mencatat realisasi 157 persen. Sementara itu, peningkatan literasi sektor pasar modal mencapai 200 persen.
“Capaian ini menunjukkan tingginya komitmen seluruh anggota TPAKD. Mereka terus memperluas akses keuangan masyarakat dan memperkuat ekosistem ekonomi daerah,” ujarnya.
Atas berbagai capaian tersebut, TPAKD Kota Tangerang Selatan memperoleh nominasi TPAKD terbaik tingkat daerah. Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 2025.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menegaskan tema TPAKD tahun 2026. Temanya adalah “Pemerataan Akses Keuangan Berbasis Wilayah untuk Penguatan Ekonomi Lokal”. Tema tersebut selaras dengan arah kebijakan TPAKD Nasional 2026–2030.
Pilar menjelaskan bahwa program prioritas tahun depan cukup beragam. Program tersebut meliputi penguatan Program KEJAR melalui Simpanan Pelajar (SimPel). Selain itu, ada peningkatan kapasitas UMKM, koperasi, dan pedagang pasar. Pemerintah juga akan mengembangkan green economy serta meningkatkan literasi pasar modal. Literasi dan inklusi keuangan bagi penerima bantuan sosial, perempuan, dan pelaku ekonomi kreatif juga menjadi fokus.
“Kegiatan ini bertujuan melakukan pemerataan akses keuangan bagi masyarakat. Kami ingin pelaku UMKM, perempuan, pelajar, hingga penyandang disabilitas memperoleh akses yang lebih luas terhadap permodalan dan layanan keuangan perbankan,” kata Pilar.
Ia menambahkan bahwa perluasan akses keuangan merupakan langkah strategis. Upaya ini dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain sektor keuangan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut dilakukan melalui program vokasi bagi calon pekerja migran Indonesia.
“Kami bersama Kementerian Pekerja Migran dan Dinas Ketenagakerjaan terus menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan daya saing global. Tahun ini sejumlah peserta siap berangkat ke Jepang dan beberapa negara lainnya,” ujarnya.
Menanggapi masih adanya pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan, Pilar menyebut sejumlah persyaratan administratif masih menjadi tantangan. Salah satunya adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas usaha juga menjadi syarat penting.
Karena itu, pemerintah terus mendorong pelaku UMKM untuk melengkapi perizinan usaha. Pendampingan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Setiap tahun jumlah UMKM dan industri kecil menengah yang memiliki badan hukum, NIB, serta administrasi perpajakan terus bertambah. Hal tersebut menjadi modal penting agar mereka lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan,” kata Pilar.
(LIF)
