Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tangsel menjadi sorotan sejumlah fraksi DPRD Kota Tangerang Selatan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026). Fraksi-fraksi meminta pemerintah daerah membuka secara transparan kinerja dan kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Sorotan tersebut mengemuka setelah DPRD mencermati nilai investasi jangka panjang Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang mencapai Rp209,92 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp199,92 miliar atau sekitar 95 persen tertanam pada Perseroda PITS.
Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKB meminta pemerintah kota menjelaskan capaian kinerja Perseroda PITS, khususnya terkait kontribusi terhadap PAD serta layanan air bersih bagi masyarakat.
Menurut kedua fraksi tersebut, besarnya penyertaan modal perlu berbanding lurus dengan manfaat yang diterima warga maupun pemerintah daerah.
Sementara itu, Fraksi PSI mendorong evaluasi berkala terhadap tata kelola perusahaan daerah tersebut. Dorongan itu muncul setelah laporan keuangan Perseroda PITS masih mencatat kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp90,58 miliar.
Penyertaan Modal BJB Ikut Jadi Perhatian
Selain Perseroda PITS, DPRD juga menyoroti penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Jabar Banten (BJB) senilai Rp9,99 miliar.
Fraksi-fraksi meminta laporan yang lebih transparan mengenai tingkat keuntungan dan deviden yang Pemda dapat dari investasi tersebut. Transparansi penting untuk memastikan setiap penyertaan modal mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Di tengah sorotan terhadap BUMD, realisasi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan pada 2025 tercatat melampaui target. Pendapatan daerah mencapai Rp5,043 triliun atau 102,94 persen dari target.
Pencapaian tersebut terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menembus Rp3,193 triliun atau 107,34 persen dari target. Fraksi PSI menilai capaian itu menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kota Tangerang Selatan yang cukup kuat.
Namun demikian, DPRD menegaskan bahwa keberhasilan pendapatan daerah perlu ada upaya optimalisasi pengelolaan investasi dan kinerja BUMD agar manfaatnya semakin besar bagi masyarakat serta pembangunan daerah.
(LIF)
