HALOBANTEN, – Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menerapkan beberapa kebijakan yang memicu perdebatan publik. Beberapa kebijakan dianggap inovatif, sementara yang lain menimbulkan kontroversi di masyarakat.
1. Syarat Vasektomi untuk Bantuan Sosial
* Dedi Mulyadi mengusulkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat penerimaan bantuan sosial. Ia menekankan pentingnya peran laki-laki dalam pengendalian kelahiran, salah satunya melalui vasektomi.
* Kebijakan ini ditentang keras oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, yang menyatakan bahwa vasektomi haram dalam Islam karena bersifat permanen.
* Dedi menjelaskan bahwa KB memiliki berbagai metode, dan tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan melalui pengendalian jumlah anak.
2. Pelatihan Militer untuk Siswa Bermasalah
* Dedi Mulyadi menerapkan kebijakan pengiriman siswa yang terlibat masalah seperti tawuran dan kecanduan game ke barak militer untuk pelatihan disiplin.
* Kebijakan ini dikritik oleh pegiat HAM, yang menilai bahwa hal ini menyalahi fungsi TNI dan berpotensi membahayakan anak-anak.
* Komnas HAM juga mengkritik kebijakan ini, karena pelibatan TNI untuk mendidik anak bukan wewenang institusi militer.
* Rencana serupa juga akan diterapkan untuk orang dewasa yang dianggap kurang disiplin.
3. Larangan Wisuda dan Perpisahan Sekolah
* Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang acara wisuda dan perpisahan sekolah yang memungut biaya dari siswa.
* Dedi Mulyadi berpendapat bahwa kegiatan tersebut membebani orang tua dan tidak sesuai dengan prinsip pendidikan terjangkau.
4. Larangan Study Tour
* Dedi Mulyadi juga melarang kegiatan study tour yang dianggap membebani ekonomi keluarga siswa.
* Kepala sekolah SMK di Depok dicopot karena melanggar kebijakan ini.
* Pelarangan ini berlaku untuk kegiatan yang berbiaya mahal, bukan semua bentuk study tour.
5. Peninjauan Dana Hibah Pesantren
* Pemerintah Provinsi Jawa Barat meninjau penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan, termasuk pesantren, karena adanya temuan penyelewengan.
* Dedi Mulyadi menekankan bahwa bantuan akan diberikan berdasarkan program yang terukur, bukan kedekatan politik.
6. Pembongkaran Proyek Hibisc Fantasy
* Dedi Mulyadi menginstruksikan pembongkaran proyek Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, karena dinilai menyalahi izin pengelolaan lahan.
* Dedi Mulyadi juga berencana mencabut Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 yang disebut menjadi penyebab banyaknya bangunan berdiri di kawasan hijau.
* Pembongkaran ini dilakukan setelah terjadinya tanah longsor dan banjir bandang di Cisarua, Bogor.
7. Pembentukan Satgas Anti-premanisme
* Dedi Mulyadi membentuk Satgas Anti-premanisme, yang menuai kritik dari Ormas Grib Jaya.
* Ormas Grib Jaya, melalui kuasa hukumnya, mengultimatum Dedi Mulyadi agar tidak mengganggu kegiatan ormas.
* Dedi Mulyadi tetap melanjutkan pembentukan satgas tersebut, dengan alasan untuk menjaga investasi. (*/bbs)
