Jakarta, HALOBANTEN.COM – Bingung dengan arah kebijakan di Indonesia? Anda tidak sendiri. Logika di negeri ini seringkali tak terduga, seperti jungkat-jungkit yang naik turun tanpa pola.
Bagaimana tidak, orang yang tertangkap menggunakan narkoba justru didapuk sebagai duta anti-narkoba. Sosok yang pernah melecehkan Pancasila diangkat menjadi duta Pancasila. Dan yang paling membuat geleng-geleng kepala, seorang mantan narapidana kasus korupsi kini menduduki jabatan empuk sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang Penerimaan Negara.
Ya, Anda tidak salah baca. Seorang koruptor, yang notabene pernah merugikan keuangan negara, kini bertugas memberikan saran tentang bagaimana negara seharusnya mendapatkan uang. Ironis? Tentu saja. Satir? Sudah seperti bab pertama dalam novel George Orwell.
Kita semua percaya bahwa setiap orang bisa berubah, dan masa lalu bukanlah vonis seumur hidup. Namun, apakah dari 270 juta penduduk Indonesia, tidak ada satu pun yang bersih dan kompeten tanpa catatan dari KPK? Haruskah selalu memilih individu dengan rekam jejak yang pernah tersandung kasus hukum?
Jika situasi ini terus berlanjut, jangan salahkan rakyat jika mulai muncul sinisme. Apakah standar kelayakan pejabat saat ini diukur dari seberapa besar skandal yang pernah mereka alami?
Selamat datang di Indonesia, tempat di mana pengalaman tersandung hukum terkadang dianggap sebagai “jam terbang,” dan “duta” bukan lagi tentang prestasi, melainkan bagaimana seseorang mampu bertahan dari kontroversi. (*/bbs)
