MK Sebut Menteri Desa Yandri Susanto Terlibat Dalam Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Serang

Jakarta, HALOBANTEN.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) perintahkan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Serang 2024 dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

MK berpandangan bahwa ada dugaan ketidaknetralan Pemilukada Kabupaten Serang. Salah satunya, adanya dugaan keterlibatan Menteri Desa Yandri Susanto.

Pembatalan Pemilukada Kabupaten Serang 2024 itu diputuskan dalam Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo, Senin (24/2/2025).

Dalam pembacaaan putusan Nomor 70/PHPU/PUB-XXIII/2025 yang dibacakan Mejelis Hakim Enny Nurbaningsih, bahwa PSU Pemilukada Kabupaten Serang akan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hukum dan pengawasan ketat terhadap pihak-pihak yang terkait.

Termasuk di dalamnya Kades dan aparatur desa, guna mencegah adanya keberpihakan yang merusak netralitas dalam Pemilukada.

Salah satu bukti yang mendukung perlunya PSU dalam Pemilukada Kabupaten Serang ini adalah Bukti P-6, berupa Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 19/UMM.02.03/X/2024, yang berisi undangan resmi kepada para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua RT, serta para Kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Kramat Watu untuk menghadiri acara peringatan Haul ke-2 Almarhumah Hj Biasmawati Binti Baddin, serta Hari Santri dan Tasyakuran.

Surat tersebut telah disertai dengan Bukti P-7 berupa rekaman video yang menunjukkan pernyataan permohonan maaf dari Menteri Desa Yandri Susanto terkait penggunaan surat undangan tersebut, yang telah menimbulkan kontroversi dan dugaan ketidaknetralan dalam Pemilukada.

Merujuk pada bukti-bukti yang ada, MK menemukan bahwa pelanggaran Pemilu ini terjadi secara terstruktur dan melibatkan aparat pemerintahan desa yang memiliki hubungan langsung dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri Susanto.

Hal ini mengarah pada keberpihakan kepala desa yang secara massal terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Serang, yang tentu saja merusak integritas dan kemurnian suara pemilih.

Oleh karena itu, MK menilai bahwa rangkaian pelanggaran ini secara signifikan telah merusak prinsip dasar Pemilu yang demokratis.

Mahkamah juga menyarankan bahwa ketidaknetralan yang terjadi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga merupakan pelanggaran pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016, yang menegaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, serta Kepala Desa dilarang untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon dalam Pemilu.

Dalam hal ini, ketidaknetralan kepala desa yang dilakukan dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu yang dapat membatalkan hasil Pemilukada yang telah dilaksanakan.

Namun, meskipun terdapat sejumlah temuan terkait ketidaknetralan, Mahkamah menemukan bahwa di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Ciruas, Padarincang, Bandung, Pamarayan, Gunungsari, Pabuaran, Puloapel, Bojonegara, Binuang, dan Manjak, tidak ditemukan bukti yang mendukung adanya praktik money politics yang didalilkan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai money politics tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, MK dengan tegas menyatakan bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa yang menyebabkan praktik keberpihakan yang secara tidak sah mempengaruhi hasil Pemilukada.

Hal ini semakin diperburuk dengan keterlibatan Menteri Desa Yandri Susanto dalam menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang meminta atau mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon tertentu.

Mengingat posisi kepala desa berada di bawah koordinasi Kementerian Desa, keterlibatan Menteri dalam hal ini semakin memperburuk kondisi netralitas aparat desa.

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran ini, Mahkamah berpendapat bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun harus dirugikan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024, dan memerintahkan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di setiap TPS demi menjaga prinsip keadilan dan kemurnian suara pemilih.