Ciputat, HALOBANTEN.COM – Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Banten, Pemkot Tangsel meluncurkan beberapa langkah, baik program fisik maupun non fisik.
Sejumlah langkah dan upaya itu harus dimulai lewat integrasi program dan kolaborasi. Seperti pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
“Kita harus tahu apa saja beban pengeluaran mereka (masyarakat miskin,Red), makanya kalau dapat bantuan saya wanti-wanti mereka untuk tidak beli hal-hal yang konsumtif,” kata ucap Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie usai membuka rapat verifikasi data sasaran kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, di Aula Blandongan Puspemkot Tangsel, Kamis (12/10/2023) lalu.
BACA JUGA
Namun Pemkot Tangerang Selatan masih menemukan sejumlah persoalan, terutama terkait masalah data
“Nah, persoalannya sekarang berkutat pada data,” kata Benyamin.
Setelah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan kemampuan untuk pendapatan masyarakat miskin.
“Di program saya ada D3, yaitu Dilatih, Disertifikasi dan Ditempatkan,” katanya.
Masyarakat miskin tidak hanya dilatih saja, tapi diberikan sertifikat sudah ahli di bidang tertentu dan ditempatkan di dunia kerja.
Program selanjutnya adalah pengembangan dan keberlanjutan usaha ekonomi mikro, kecil milik masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui sinergi.
“Salah satu problem bagi usaha masyarakat saat ini adalah permodalan. Karenanya, kita harus memberikan kemudahan, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan sendiri,” ujarnya.
Berbagai kemudahan itu harus dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi oleh Perangkat Daerah dan seluruh stakeholder bersama masyarakat lainnya.
“Kolaborasi bukan hanya tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Disperindag, Dinas Koperasi saja, kecamatan, kelurahan, tapi kita semua harus terlibat dan sinergi,” imbuh Benyamin.
Kemudian setelah upaya intervensi itu dilakukan, seharusnya kini sudah ada peningkatan konsumsi dari masyarakat kategori miskin ekstrem menjadi lebih baik lagi.
Oleh karena itu perlu pendataan dan verifikasi data warga miskin agar tujuan intervensi tercapai.
“Jangan sampai yang dikasih Bansos mereka lagi, mereka lagi,” katanya.
Terkait hal itu, Pemkot Tangerang Selatan akan memverifikasi data mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.
Hal tersebut nantinya akan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangsel, Eki Hardiana memaparkan, masyarakat miskin di Tangsel dikategorikan dengan konsumsi perbulan Rp700 ribu. Kemudian biaya konsumsi miskin ekstrem Rp500 ribu.
Saat ini terjadi penurunan data miskin dari semula 2,57 persen menjadi 2,50 persen.
(Red)
