Kota Serang, HALOBANTEN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan harga dan pasokan komoditas pokok kondusif.
Termasuk saat memasuki Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2023.
Saat ini, Pemprov Banten terus menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mengendalikan harga dan pasokan komoditas pokok.
“Baru saja kita mengikuti Rapat Inflasi Bersama Bapak Menteri Dalam Negeri, agenda mingguan kita mengecek harga, kemudian supply (pasokan, red) dan demand (permintaan, red),” kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (13/2/2023).
Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, TNI dan Polri, serta berbagai stakeholders Kemendag juga menyampaikan berbagai informasi secara menyeluruh.
“Ada di antara item-item itu, memperlihatkan perkembangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia,” tambah Al Muktabar.
Dalam materi Rapat Koordinasi Inflasi itu, ada sedikit pergerakan dari permintaan dan pasokan pada beberapa bahan pokok.
“Tetapi kalau tadi saya kutip dari Bapak Menteri bahwa secara umum situasinya masih baik,” klaim Al Muktabar.
Termasuk dalam rangka mendekati hari besar seperti Ramadhan dan Idul Fitri.
Dia berharap semua pihak terus menjaga kondusifitas dari kebutuhan bahan pokok khususnya.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar menyampaikan bahwa Pemprov Banten mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp79 miliar.
Dalam arahannya, Mendagri M Tito Karnavian berharap kepada semua pihak di bantu TNI untuk bisa membantu gerakan menanam.
TNI memiliki kemampuan yang luar biasa baik dari operasi sektornya.
“Gerakan tanam ini problem holtikultura, tanaman yang cepat di panen tapi itu penyebab inflasi seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Itu jadi penyebab inflasi di mana-mana,” ungkapnya.
“Kalau TNI bergerak dengan gerakan tanam cabai dan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pengendalian inflasi,” tambah Mendagri M Tito Karnavian.
TNI juga memiliki akses ke daerah-daerah sulit karena memiliki pesawat dan kapal.
Sehingga dapat memfasilitasi warga-warga di pulau-pulau seperti saat membantu menyalurkan kebutuhan pokok ke Pulau Karimun Jawa.
Termasuk daerah-daerah lain di Papua. Operasi teritorial diharapkan bisa membantu Pemerintah Daerah dalam menyalurkan bantuan sosial dan lain-lainnya.
“Melihat hasil diskusi kita, inflasi relatif terkendali di angka 5,28 persen. Tapi ada beberapa komoditas yang perlu kita waspadai,” ungkap Mendagri Tito Karnavian.
“Yaitu beras terutama beras medium, minyak goreng. Itu kebutuhan kita,” sambungnya.
Kemudian cabai rawit dan cabai merah. Ada di beberapa daerah seperti gula pasir, emas perhiasan, dan tembakau/rokok, itu yang menjadi penyumbang.
Melalui langkah-langkah seperti operasi pasar, monitor, Tim Satgas Pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), subsidi menggunakan, serta di dukung oleh TNI dan penegak hukum, daerah bisa mengendalikan inflasi.
Mendagri Tito Karnavian juga ingatkan daerah untuk harga yang diatur oleh Pemerintah Daerah agar mengaturnya secara bertahap.
Pemda juga harus mewaspadai harga yang berubah karena mekanisme pasar ini untuk monitor terus menerus.
“Lakukan intervensi apabila di perlukan demi mengendalikan harga,” imbuhnya.
Reporter: MG1
Editor: Jek Jarkasih
