Pihaknya juga akan investigasi dan pelacakan, apakah dana yang sudah terkumpul tersebut ada untuk memberikan bantuan atau donasi bagi penyintas korban gempa baik berupa bantuan logistik atau bantuan pembangunan sarana prasarana.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin juga mengomentari masalah dana korban gempa Cianjur yang diduga masuk ke jaringan terorisme tersebut.
Ma’ruf memastikan, aparat keamanan akan menyelidiki dan memproses temuan itu hingga tuntas.
“Lakukan penegakan hukum, tertibkan, yang sudah ini. Saya kira itu nanti dari aparat keamanan akan men-detect upaya agar tidak terjadi lagilah ke depan dan yang sudah kita lakukan penindakan-penindakan,” ujar KH Ma’ruf Amin dalam keterangan persnya seusai menghadiri Muhasabah dan Doa Keselamatan Bangsa di Masjid Agung Cianjur, Minggu (19/2/2023).
KH Ma’ruf Amin meminta aparat hukum dan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penggalangan bantuan donasi bencana di Indonesia.
Hal ini untuk mencegah agar jangan sampai penyalahgunaan tersebut terulang kembali.
“Tentu pencegahannya jangan sampai ke depan terjadi,” tegas KH Ma’ruf Amin.
Sementara, Bupati Cianjur Herman Suherman menyayangkan adanya kelompok teroris yang memanfaatkan kondisi bencana gempa Cianjur untuk menggalang dana terorisme.
“Saya sangat menyayangkan karena musibah yang menimpa Cianjur dijadikan alat bagi segelintir orang,” ucapnya.
Donatur yang hendak menyalurkan bantuan, dapat melalui lembaga yang sudah jelas legalitas dan keberadaannya atau melalui pemerintah daerah yang sejak awal sudah menyiapkan tim untuk pengelolaan dana bantuan dari berbagai kalangan.
“Kebencanaan seharusnya menjadi momen untuk bersatu dalam wadah gerakan kemanusiaan sehingga warga korban gempa Cianjur dapat bangkit lebih cepat,” jelas Herman Suherman.
Sebelumnya, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, kelompok teroris JAD menggalang dana lewat peristiwa gempa Cianjur tahun lalu, menjadi kewaspadaan di dalam negeri.
