Serang, HALOBANTEN.COM — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang berlangsung di Hotel Aston Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).
Konvensi bertema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” itu menarik kehadiran ratusan tokoh pers nasional, pimpinan perusahaan media, konstituen Dewan Pers, serta praktisi komunikasi dari berbagai wilayah Indonesia.
Transformasi Digital Harus Berpihak pada Publik
Dalam pidato kunci, Meutya Hafid menekankan urgensi transformasi digital yang tetap berorientasi pada kepentingan publik, seiring pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Meutya, AI bukan sekadar sarana efisiensi kerja, tetapi juga membawa tantangan serius bagi etika jurnalistik. Teknologi, kata dia, harus berperan sebagai pendukung kerja wartawan, bukan pengganti peran manusia dalam proses verifikasi informasi dan fungsi kontrol sosial.
“Transformasi digital tidak boleh menggerus pilar demokrasi. Pers harus tetap sehat, kredibel, dan berintegritas,” ujar Meutya.
Kebijakan Digital dan Penguatan SDM Pers
Meutya menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan digital yang lebih menyeluruh guna melindungi ekosistem informasi nasional. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan hubungan yang adil dan transparan antara platform digital global dan media lokal.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pers, terutama melalui pelatihan kecakapan digital bagi wartawan daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan kualitas informasi antara wilayah pusat dan daerah.
Selain itu, Meutya menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan publisher rights melalui koordinasi intensif bersama Dewan Pers dan organisasi konstituen. Transparansi kebijakan, menurutnya, menjadi fondasi keberlanjutan industri media nasional.
Dewan Pers: Media Arus Utama Tetap Relevan
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan disrupsi digital merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan peradaban manusia. Meski begitu, publik tetap membutuhkan media arus utama yang mampu menyajikan informasi jernih dan terpercaya.
“Di tengah banjir informasi dan konten toksik, masyarakat justru mencari air bersih. Peran itulah yang pers jalankan sebagai penyaring fakta,” kata Komaruddin.
Ia mengibaratkan disrupsi digital sebagai banjir lumpur yang membawa kerusakan. Namun juga menyimpan potensi kesuburan jika pengelolaan berjalan melalui inovasi dan adaptasi.
Menurut Komaruddin, media arus utama tetap menjadi rujukan publik karena memiliki tanggung jawab etik, proses verifikasi, serta nilai kemanusiaan yang tidak tergantikan oleh mesin.
Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 menjadi momentum konsolidasi pers nasional dalam menghadapi tantangan teknologi. Sekaligus penguatan komitmen bersama untuk menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.
Rangkaian acara berlanjut dengan pembacaan deklarasi nasional serta diskusi panel bersama pakar teknologi dan tokoh media yang membahas regulasi AI, etika jurnalistik, serta perlindungan hak cipta karya pers pada ruang digital.
(Jar Kasih)
