Serang, HALOBANTEN.COM — Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai Gubernur Banten Andra Soni menghadirkan karakter kepemimpinan yang responsif selama setahun menjabat. Ia menyebut, kepekaan terhadap keluhan warga menjadi nilai tambah utama dalam menjalankan peran sebagai pelayan publik.
Menurut Ade, sepanjang tahun pertama kepemimpinan, Andra Soni kerap hadir di tengah masyarakat serta aktif menyerap aspirasi dalam berbagai agenda publik. “Selama setahun, Gubernur hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, dan merespons berbagai persoalan warga,” ujar Ade, Kamis (12/2/2026).
Selain itu, ia menilai pendekatan tersebut mampu membangun komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan masyarakat. Melalui pola itu, kebutuhan riil warga dapat segera masuk dalam prioritas kebijakan.
BACAJUGA
Lebih lanjut, Ade mendorong agar gubernur bersama jajaran aparatur mampu memetakan kebijakan yang bersifat mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah tersebut, kata dia, penting untuk mempercepat pencapaian visi “Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi”.
Di sisi lain, program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta menjadi sorotan tersendiri. Ade memandang kebijakan tersebut sebagai pembeda dibanding sejumlah kepala daerah lain. Ia juga menyinggung rencana Pemerintah Provinsi Banten yang tengah mematangkan perluasan program sekolah gratis ke jenjang Madrasah Aliyah.
Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya pemerataan kualitas sumber daya manusia. “Program ini harus mendorong peningkatan kualitas dan sumber daya. Peningkatan SDM dapat berdampak pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia. Sekolah gratis menjadi salah satu faktor pendorong IPM Banten yang kini mencapai 77,25 dan masuk kategori tinggi,” jelasnya.
Karena itu, ia menekankan perlunya perhatian terhadap kualitas siswa, guru, serta sarana penunjang pendidikan. Pemerintah provinsi, lanjutnya, perlu menjadi motor penggerak peningkatan kapasitas tenaga pendidik, termasuk melalui pelatihan, lokakarya, dan akses pengembangan kompetensi bagi guru sekolah swasta.
“Tujuannya bukan hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga meningkatkan kualitas kemampuan, baik bagi siswa maupun tenaga pendidik,” tambahnya.
Sementara itu, dalam aspek tata kelola pemerintahan, Ade meminta Andra Soni terus memperkuat upaya pencegahan korupsi. Walau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi apresiasi atas capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP), penguatan sistem pemerintahan bersih tetap perlu menjadi prioritas.
Ia menilai konsistensi reformasi tata kelola penting agar program pembangunan tepat sasaran serta memperkuat kepercayaan publik. “Mengingat rekam jejak Banten yang pernah terseret isu korupsi, semangat pencegahan harus menjadi perilaku bersama,” pungkasnya.
(Jar Kasih)
