Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM — Permintaan pengembalian dana hibah Rp9,72 miliar kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tangerang Selatan (Tangsel) memicu kekecewaan sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor). Mereka mempertanyakan langkah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Tangsel yang menerbitkan surat teguran pada 28 Oktober 2026, saat persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 memasuki tahap penting.
Pengurus salah satu Cabor, Heni, mengaku terkejut mendengar kabar tersebut. Ia mempertanyakan urgensi permintaan pengembalian sisa hibah ketika kontingen Tangsel tengah mempersiapkan diri menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi.
“Ini Dispora Tangsel gimana sih? Porprov tinggal sebentar lagi, kok malah terbit surat seperti itu?” ujar Heni dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
BACA JUGA
Heni menilai Dispora perlu menjelaskan alasan penerbitan surat tersebut, terutama karena tahun anggaran 2026 belum berakhir. Ia juga menyoroti tenggat pengembalian yang hanya memberikan waktu dua hari kerja sejak KONI menerima surat.
“Saya juga kerja di dinas, jadi sedikit banyak saya paham bagaimana administrasi berjalan. Biasanya pengembalian sisa anggaran itu di akhir tahun anggaran. Ini tanggal 28 Oktober, tahun anggaran belum berakhir, tetapi sudah ada surat permintaan pengembalian dengan batas waktu dua hari kerja. Jujur, saya kaget dan mempertanyakan urgensinya,” ungkapnya.
Surat Dispora Tangsel bernomor 000.4.3.2/3962/Dispora/2026 itu meminta KONI menyetorkan sisa dana hibah yang belum terealisasi sebesar Rp9.729.383.704,58 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Surat tersebut menetapkan batas waktu paling lambat dua hari kerja setelah KONI menerimanya.
Dalam surat itu, Dispora mencatat pencairan hibah tahap pertama sebesar Rp25 miliar kepada KONI Tangsel. Hasil evaluasi administrasi hingga 28 Oktober 2026 menunjukkan realisasi anggaran sekitar Rp15,27 miliar.
Dokumen tersebut juga memuat tiga kelompok status pertanggungjawaban anggaran. KONI telah mempertanggungjawabkan Rp11,24 miliar dengan bukti pendukung. Sebesar Rp960,73 juta sudah memiliki pertanggungjawaban, tetapi dokumen pendukungnya belum lengkap. Sementara itu, KONI telah mempertanggungjawabkan Rp3,06 miliar, tetapi belum menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk proses verifikasi Dispora.
Soroti Perbedaan Status Administrasi
Perbedaan status administrasi tersebut menjadi bagian penting dalam persoalan pengembalian dana hibah Rp9,72 miliar. Namun, Heni menilai Dispora perlu memaparkan dasar aturan dan pertimbangan yang melandasi permintaan pengembalian dana sebelum tahun anggaran berakhir.
Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar pengurus cabor memahami duduk persoalan secara utuh dan dapat mengantisipasi kemungkinan dampaknya terhadap persiapan kontingen Tangsel menuju Porprov VII Banten 2026.
Heni berharap Dispora menjelaskan apakah permintaan itu merujuk pada ketentuan khusus dalam perjanjian hibah, hasil evaluasi administrasi, atau pertimbangan lain. Penjelasan tersebut untuk mencegah berkembangnya keresahan di kalangan pengurus olahraga.
Wartawan halobanten.com berusaha menghubungi Plt Kepala Dispora Tangsel Ika via telpon genggamnya untuk klarifikasi, namun yang bersangkutan tidak ada jawaban. Pesan WhatsApp yang wartawan kirimkan pun tidak mendapat balasan.
Wartawan juga sudah berusaha menghubungi Mahludin sebagai Ketua KONI Tangsel serta mengirimkan pesan konfirmasi melalui WhatsApp, namun tidak mendapat jawaban. Begitu juga dengan Sekjen KONI Irfan Alamsyah.
Menjelang Porprov VII Banten 2026, persoalan ini tidak hanya menyangkut besarnya sisa hibah, tetapi juga kepastian prosedur dan koordinasi antarlembaga. Publik kini menanti penjelasan resmi instansi terkait mengenai dasar penerbitan surat, tenggat pengembalian, serta status administrasi dana hibah KONI.
Hingga berita ini terbit, belum ada satu pun dari pihak-pihak terkait yang berhasil dikonfirmasi.
(JAR)
