Salah satu yang paling disoroti adalah pernyataan salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang membantah adanya kenaikan tunjangan.
Mahasiswa meminta bukti konkret untuk memverifikasi klaim tersebut, karena mereka menemukan fakta yang bertentangan.
Tuntutan lainnya mencakup kritik terhadap kinerja DPRD. Mahasiswa menilai kinerja dewan belum optimal, seperti seringnya kursi kosong saat Rapat Paripurna.
Mereka juga mendesak agar hak demokratis masyarakat dijamin sepenuhnya, termasuk perlakuan yang adil dari aparat keamanan saat unjuk rasa.
Tuntutan terpenting adalah desakan untuk transparansi penuh mengenai tunjangan DPRD Kabupaten Tangerang, yang bersumber dari uang rakyat melalui APBD.
Tunjangan Perumahan Melonjak
Isu kenaikan tunjangan ini berawal dari penelusuran dokumen resmi oleh aktivis mahasiswa Tangerang, Asmudyanto. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025, tunjangan perumahan DPRD kembali naik.
Ketua DPRD kini menerima Rp43,5 juta per bulan, Wakil Ketua Rp39,4 juta, dan anggota Rp35,4 juta.
