Gunung Sampah TPA Cipeucang "Mahakarya" Pemkot Tangerang Selatan

Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM - Gunung sampah tempat pemrosesan akhir (TPA) Cipeucang di Serpong Tangerang Selatan (Tangsel) Banten sudah sangat parah.

Sampah yang berasal dari sejumlah wilayah di Tangsel dibuang ke TPA Cipeucang.

Namun karena sampahnya tidak dikelola secara maksimal dan tidak menggunakan teknologi canggih, semakin lama sampahnya menggunung.

Pantauan halobanten.com di lokasi pada Kamis (18/4/2024), gunung sampah TPA Cipeucang, tampak gunung sampah "mahakarya" Pemkot Tangsel yang menelan dana APBD hingga ratusan miliar tersebut saat ini sudah setinggi sekitar 15 meter ke atas.

Posisi sampah sudah hampir sampai ke jalan akses menuju TPA Cipeucang dan mendekati pemukiman warga.

Bahkan untuk membuang sampah, puluhan kendaraan pengangkut sampah harus mengantre hingga berjam-jam.

Antreannya pun mengular cukup panjang, berderet mulai dari lokasi TPA Cipeucang hingga jalan raya Serpong depan kantor Dinas Perhubungan Tangsel.

Aroma bau sampah yang sangat menyengat hampir setiap hari terhirup warga. Baunya bisa menyebar hingga radius 3 kilometer jaraknya.

Sebagian besar warga khususnya di Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu menginginkan gunung sampah TPA Cipeucang dikelola dengan sistem teknologi tinggi dan sampah diubah menjadi beragam produk yang bernilai, sehingga tidak ada lagi pemandangan sampah yang menggunung serta aroma bau tak sedap.

Misalnya, mengubah sampah menjadi bahan aspal, pupuk tanaman, bahan bangunan, pembangkit listrik, gas, serta produk lainnya.

Wacana pengelolaan sampah dengan sistem teknologi tinggi ini juga pernah digaungkan oleh Pemkot Tangsel. Namun pihak Pemkot masih ketergantungan kepada pemerintah pusat. Salah satunya berharap dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Sayangnya, wacana pembangunan PLTSa di TPA Cipeucang itu hanya dijadikan bahan dagangan politik saja saat momen Pilkada Tangsel.

Faktanya, wacana membangun PLTSa hingga kini tak pernah terealisasi. Akibatnya, selama bertahun-tahun masyarakat hanya dicekoki janji manis.

Kondisi gunung sampah TPA Cipeucang yang hingga kini semakin meninggi dan melebar membuat masyarakat dan sejumlah kalangan bereaksi. Mulai dari akademisi, pengusaha, budayawan, aktivis, tokoh masyarakat hingga masyarakat di Tangsel.

Mereka mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan selaku penanggungjawab masalah kebersihan kota dan pengelolaan sampah di Tangsel.

Masyarakat juga mempertanyakan ketegasan dan nyali Wali Kota dan Wakil Wali Kota Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan soal penanganan sampah di Tangsel.

Pasalnya, program yang digulirkan oleh Pemkot Tangsel, mulai dari bank sampah, TPS 3R dan ITF Pondok Aren serta kerjasama dengan daerah lain dalam hal pembuangan sampah Tangsel nyatanya tidak bisa menghilangkan gunung sampah di TPA Cipeucang.

Persoalan sampah dan TPA Cipeucang ini pun sering kali menjadi topik pembahasan di grup-grup media WhatsApp, media sosial serta mewarnai pemberitaan di media masa, baik online, cetak maupun elektronik hingga warung kopi.

"Masalah sampah ini masalah pokok yang harus segera diatasi, jadi kalau mau menilai kinerja Pemkot Tangsel baik wali kota, wakil wali kota, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bappeda (Bapelitbangda) gampang saja, lihat saja TPA Cipeucang," ucap Herman, pengguna jalan yang setiap hari melintasi Jalan Kademangan - Curug Serpong untuk menuju Pasar, Sabtu (20/4/2024).

Sebelumnya, Budayawan Uten Sutendi juga angkat bicara terkait sampah ini.

Menurutnya, soal penanganan sampah di Tangsel dan TPA Cipeucang ini masalah klasik seperti tak ada ujung pangkalnya.

Tinggal soal political will dari pemerintah Kota Tangsel. Itulah yang selama ini ditunggu masyarakat.

Dia mengatakan bahwa Pemkot kurang berani mengambil keputusan besar soal sampah di TPA Cipeucang.

Selama ini, kata Uten, Pemkot Tangsel hanya berfikir jangka pendek dan mengatasi sampah bersifat karitatif, tidak sistemik dan sustainable.

Misalnya, menyelesaikan soal sampah dengan cara membuang sampah ke daerah lain.

“Itu tak akan menyelesaikan persoalan,” katanya.

Tak hanya Uten yang bersuara. Komisi IV DPRD Tangsel, Julham Firdaus dan M Soleh juga dibuat meradang saat meninjau langsung kondisi TPA Cipeucang.

Julham mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan belum adanya kejelasan terkait perjanjian kerjasama (PKS) pembuangan sampah antara Pemkot Tangsel dengan daerah lain.

Dia pun mendorong agar Pemkot Tangsel menyegerakan komunikasi dan kerja sama pembuangan sampah dengan daerah lain secepat mungkin karena semua pembuangan sampah di Tangsel saat ini ada di satu tempat, yaitu di TPA Cipeucang.

Komisi IV DPRD Tangsel Julham Firdaus saat meninjau TPA Cipeucang. Foto: JARKASIH

Akibatnya terjadi penumpukan luar biasa. Tonase nya juga meningkat, apalagi setelah lebaran Idul Fitri.

"Ini harus segera dicarikan solusi cepat dan langkah yang tepat, bukan lagi berkutat di negosiasi," jelas Julham.

Menurutnya, kontrak kerja sama harus segera direalisasikan, agar ada tempat untuk pembuangan sampah sehingga tidak terjadi penumpukan luas biasa.

"Sekarang pembuangan sampah ke luar daerah sudah tidak ada, sementara penambahan sampah terus berjalan," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga angkat bicara soal penanganan sampah dan TPA Cipeucang ini.

Menurut Adib, hingga kini Pemkot Tangsel yang kini dipimpin oleh Benyamin Davnie sebagai Wali Kota dan Pilar Saga Ichsan sebagai Wakil Wali Kota belum mampu mengatasi dan mengelola sampah di Tangsel secara maksimal seperti yang diharapkan masyarakat.

"Mau nyalon Wali Kota Tangsel lagi? Urusan sampah sudah sampai dimana?"

Faktanya, Pemkot Tangsel masih mengandalkan daerah lain untuk menampung dan mengelola sampah dari Tangsel.

Padahal anggaran yang digelontorkan oleh Pemkot Tangsel untuk membuang sampah tersebut ke daerah lain sejak 2021 hingga 2023 jumlahnya sangat fantastis, yakni hingga ratusan miliar rupiah.

"Itu yang masyarakat lho, jangan main-main," ucap Adib.

Sementara, tumpukan sampah di TPA Cipeucang Serpong juga semakin hari kian menggunung hingga kerap mengeluarkan bau sangat menyengat dan menyebar hingga radius lebih dari 1 km.

"13 tahun Bang Ben (sapaan akrab Benyamin Davnie) menjadi Wakil Wali Kota dan kemudian jadi Wali Kota Tangsel harusnya sudah bisa menyelesaikan dan mewujudkan visi misi skala prioritas masalah pokok Tangsel seperti sampah, kemacetan, IPM, pengangguran, penataan kota, kemiskinan, kebanjiran, sosial dan lainnya," kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul kepada halobanten.com, Selasa (16/4/2024).

Menurut Adib, dukungan politik besar harusnya bisa menjadi modal dasar dan mudah mengeksekusi kebijakan.

Maka dari itu kalau sekarang masalah sampah masih belum menemukan solusi jelas, ini yang jadi pertanyaan?

"Sejauh mana eksekusi dalam RPJMD itu? Padahal di legislatif kan solid. Kalau ini tak bisa diselesaikan, akan menjadi beban politik," ujarnya.

"Ada masalah eksekusi kebijakan, harus dicari tau apa masalahnya," tegas dia.

Mengenai Perjanjian Kerjasama Sampah (PKS) dengan wilayah lain seperti di TPA Cilowong, Kabupaten Serang, DLH Tangsel mengakui perjanjian tersebut akan berakhir pada akhir April 2024 ini.

“Menurut info memang (PKS dengan Cilowong, Serang, red) berakhir di akhir April (2024, red) ini,” ujar Kepala Bidang Persampahan pada DLH Kota Tangsel, Tubagus Apriliandhi saat dikonfirmasi, Selasa (16/4/2024).

Setelah PKS berakhir, selanjutnya akan menunggu arahan dari pimpinan, baik itu Kepala DLH Kota Tangsel, maupun Wali Kota Tangsel.

“Untuk langkah pembuangan sampah ke daerah lain masih ada kemungkinan, tapi untuk lokasi tepatnya menunggu arahan pimpinan terlebih dahulu,” jelasnya.

Sementara, penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lebak juga sampai saat ini belum menemui keputusan.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie juga menyebut progres kerja sama dengan Kabupaten Lebak harus menggunakan e-katalog dan ada persyaratan lain dari Lebak.

“Sedikit, nantinya harus menggunakan e-katalog, pembentukan e-katalog itu dilakukan oleh mereka (Lebak, red), dan badan usaha di Lebak itu sendiri untuk pengelolaan (sampah, red),” jelasnya di Balai Kota Tangsel, Ciputat.