Tangerang , HALOBANTEN.COM— Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Tangerang mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi Program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang mencuat dalam proses penentuan serta distribusi titik pelaksanaan program. Desakan tersebut muncul setelah berkembang dugaan praktik jual beli titik yang menyeret sejumlah pihak.
Ketua Umum HMI Cabang Tangerang, M. Rhamadoni, menegaskan pengungkapan kasus tidak cukup hanya berhenti pada pihak yang telah berstatus tersangka. Menurut dia, aparat perlu menelusuri seluruh pihak yang memiliki keterkaitan, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, pihaknya menyoroti keterangan tersangka Sony Sanjaya yang menyebut adanya tekanan dari pihak tertentu yang memiliki pengaruh dalam perkara tersebut. Karena itu, aparat penegak hukum perlu memeriksa seluruh nama yang muncul secara objektif dan transparan.
BACA JUGA
Rhamadoni menilai langkah penelusuran harus berlangsung cepat seiring munculnya fakta hukum dan hasil pemeriksaan para pihak dalam proses penyidikan. Ia juga meminta aparat memeriksa seluruh titik pelaksanaan MBG yang terindikasi menjadi objek praktik jual beli maupun penyimpangan anggaran.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Dugaan korupsi dalam program tersebut berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus mencederai tujuan utama peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Dorong Investigasi Menyeluruh
Lebih lanjut, pihaknya mendorong investigasi menyeluruh. Audit terhadap titik yang terindikasi bermasalah. Telusuri aliran dana, serta pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Apabila benar ada pihak yang melakukan tekanan sebagaimana klaim tersangka Sony Sanjaya, maka aparat mengusut. Pengungkapan kasus harus berjalan dari hulu hingga hilir. Mulai tingkat pusat sampai titik pelaksanaan yang terindikasi diperjualbelikan,” ujar Rhamadoni.
Ia juga meminta aparat memberikan ruang perlindungan hukum bagi pihak yang bersedia bekerja sama mengungkap jaringan kasus lebih luas melalui mekanisme justice collaborator.
“Kami terus mengawal proses penegakan hukum yang transparan. Mendorong setiap pihak yang memiliki informasi penting memperoleh kesempatan menjadi justice collaborator sesuai ketentuan hukum. Langkah itu penting agar seluruh aktor yang terlibat dapat terungkap secara terang benderang,” katanya.
Ia memastikan pengawalan terhadap perkembangan kasus terus berjalan guna menjaga kepercayaan publik terhadap program yang menggunakan anggaran negara.
(JAR)
