Jakarta, HALOBANTEN.COM – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan bahwa 600.000 menara Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di Indonesia masih dibutuhkan untuk mendukung cakupan seluler dan microwave link.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut bahwa menara BTS tidak diperlukan lagi seiring dengan kehadiran Starlink, satelit orbit rendah milik Elon Musk.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo, Ismail Rasyid, menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat 48,96 persen wilayah Indonesia yang belum terjangkau sinyal 4G, dan 1,19 persen wilayah Indonesia yang belum terjangkau sinyal 2G, 3G, 4G, dan 5G.
BACA JUGA
“Starlink memang menawarkan solusi konektivitas di daerah terpencil, namun jangkauannya masih terbatas dan biayanya pun relatif mahal,” ujar Ismail.
Ia menambahkan bahwa infrastruktur BTS tetap diperlukan untuk memastikan cakupan seluler yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur BTS di daerah-daerah terpencil dan terluar, serta mendorong operator seluler untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau,” jelas Ismail.
Selain itu, Kemenkominfo juga terus mendorong adopsi teknologi 5G di Indonesia. Saat ini, cakupan wilayah populasi yang terjangkau sinyal 5G baru mencapai 2,8 persen dari total luas wilayah Indonesia.
“Pemerintah menargetkan cakupan 5G mencapai 30 persen pada tahun 2024 dan 70 persen pada tahun 2025,” kata Ismail.
Ismail menuturkan bahwa untuk mencapai target tersebut, diperlukan kolaborasi multi-stakeholder, termasuk pemerintah, operator seluler, dan industri TIK dalam negeri.
“Pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya. (Red)
