Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam rapat yang berlangsung Rabu (29/4/2026). Agenda tersebut sekaligus menyoroti polemik penutupan Jalan Raya Serpong–Parung yang memicu keluhan warga.
Ketua Pansus RTRW DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi, mengungkapkan bahwa persoalan akses jalan menjadi perhatian utama dalam pembahasan akhir. Menurut dia, pemasangan portal pada ruas Serpong–Parung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menghambat mobilitas kendaraan.
Selain itu, Pansus menegaskan bahwa ruas jalan tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Banten. Dengan demikian, kewenangan pengaturan akses tidak berada pada BRIN.
Baca Juga:
“Ada penutupan Jalan Serpong–Parung. Kami sudah menegaskan bahwa jalan itu masih masuk dalam jaringan jalan Provinsi Banten,” ujar Syawqi.
Pembatan Akses Jalan Timbulkan Gangguan
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa status hukum jalan penghubung Tangerang dengan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 82 Tahun 2016 tentang tata kelola pemanfaatan bagian jalan provinsi. Aturan tersebut menjadi dasar penegasan kepemilikan sekaligus pengelolaan jalan.
Karena itu, Pansus meminta BRIN segera membuka kembali akses yang terhalang. Syawqi menilai pembatasan akses tanpa kewenangan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Sementara itu, DPRD Tangsel berencana menjalin koordinasi lanjutan dengan pihak terkait guna memastikan akses jalan kembali normal. Ia menambahkan, ketentuan mengenai status jalan telah termuat dalam Raperda RTRW yang tengah difinalisasi.
“Sodetan jalan lingkar tetap menjadi milik Provinsi Banten. Secara teknis memang perlu penyesuaian, namun kami memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Di sisi lain, polemik ini sebelumnya memicu aksi protes warga di sekitar Kecamatan Setu pada 13 Oktober 2025. Massa menilai pembatasan akses berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi yang telah berlangsung lama.
Aksi tersebut juga menarik perhatian Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang hadir langsung menemui warga. Kehadiran pemerintah daerah saat itu memperkuat dorongan agar akses jalan kembali terbuka dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
(JAR)
