Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM – Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 di Kota Tangerang Selatan menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan daerah yang kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Hal itu Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan sampaikan saat memimpin upacara Hari OTDA ke-30 Tahun 2026 di Halaman Balai Kota Tangsel, Senin (27/4/2026).
Membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Pilar menegaskan otonomi daerah menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kita sebagai daerah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus menjadi mitra aktif dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang relevan dengan potensi lokal,” ujar Pilar.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, Pilar menyoroti enam agenda strategis yang perlu terus diperkuat. Mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, penguatan kemandirian fiskal, kolaborasi antarwilayah, fokus layanan dasar, hingga penguatan stabilitas dan ketahanan daerah.
Menurut Pilar, berbagai persoalan modern seperti banjir, lingkungan, ketahanan pangan, serta transformasi digital memerlukan kerja lintas wilayah.
“Banyak persoalan saat ini bersifat lintas wilayah, sehingga kolaborasi antar daerah menjadi keniscayaan. Itu bagian penting dari semangat otonomi yang harus kita kuatkan,” katanya.
Selanjutnya, Pilar menyampaikan Pemkot Tangsel terus mendorong inovasi daerah, terutama pada sektor digitalisasi layanan pemerintahan serta penguatan kanal pengaduan masyarakat yang cepat dan terintegrasi.
Pemkot juga berupaya menyelaraskan program daerah dengan isu strategis nasional seperti swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, hingga penguatan ekonomi berbasis UMKM.
Pada kesempatan itu, Pilar turut mengingatkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, agar seluruh program pemerintah daerah tetap sederhana namun berdampak langsung bagi masyarakat.
“Capaian 30 tahun otonomi daerah harus menjadi energi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan yang adil dan merata,” tutup Pilar.
(JAR)
