Mataram, HALOBANTEN.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menaikkan status Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU), menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi pada DPRD NTB. Penyidik menetapkan IJU bersama satu rekan anggota DPRD lain, Muhammad Nashib Ikroman (MNI), Kamis (20/11/2025).
Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said, menerangkan penetapan dua anggota DPRD NTB tersebut terlaksana Kamis (20/11/2025). “Ya, tim penyidik bidang Pidsus melakukan penetapan terhadap dua orang sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi DPRD NTB. Mereka merupakan anggota dewan dengan inisial IJU dan MNI,” ujar Zulkifli Said saat memberikan keterangan kepada awak media.
Penjeratan Pasal dan Penahanan Langsung
Penyidik Kejaksaan menjerat kedua tersangka dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana terubah melalui UU No. 20 Tahun 2001. Penyidik masih mengkaji penerapan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan.
BACA JUGA
Kedua tersangka terpantau memasuki gedung Kejati NTB sekitar pukul 10.00 Wita dan keluar sekitar empat jam kemudian. Ketua DPRD Partai Demokrat NTB bersama MNI keluar mengenakan rompi tahanan, menandakan penyidik Kejati NTB segera melaksanakan penahanan. Petugas membawa keduanya menuju kendaraan tahanan jaksa untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Keduanya terpantau menerima pendampingan hukum dari pengacara.
Titipan Uang dan Kelengkapan Alat Bukti
Dalam rangkaian penyidikan, jaksa sudah memeriksa sejumlah saksi dan ahli. Selain itu, Kejati NTB menerima titipan uang senilai total sedikitnya Rp2 miliar. Uang tersebut diduga menjadi objek perkara gratifikasi.
Zulkifli Said mengungkapkan uang titipan berasal dari 15 anggota dewan. “Uang itu dari 15 anggota dewan, sekarang kami gunakan sebagai kelengkapan alat bukti,” ucapnya.
Uang tersebut menjadi bagian krusial dalam mengungkap kasus yang melibatkan Ketua DPRD Partai Demokrat NTB dan rekan tersangka lain.
Partai Demokrat Belum Mengambil Sikap
Hingga berita terbit, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat belum menunjukkan sikap resmi atas penetapan tersangka terhadap Ketua DPD Partai Demokrat NTB, IJU. Pihak DPP belum memberikan tanggapan apakah Partai Demokrat akan memberikan bantuan hukum atau justru menonaktifkan kader yang tersangkut kasus gratifikasi ini.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, yang dihubungi awak media via sambungan telepon dan pesan singkat, memilih tidak memberi tanggapan apapun. Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi NTB, Andi Mardan, juga belum memberi jawaban. Kader-kader partai berlambang bintang mercy di NTB juga kompak bungkam perihal penetapan tersangka gratifikasi kepada IJU.
“Saya tidak bisa komentar apapun,” ungkap Abdul Rauf, anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi NTB, saat ditemui seusai penetapan IJU sebagai tersangka oleh Kejati NTB, Kamis (20/11/2025).
(*/Red)
