menjadi tidak terakomodasi di Parlemen.
“Demi menyelamatkan suara rakyat yang terbuang. Suara gabungan ini wajib mendapat perhatian. PT kami minta cukup 1 persen,” kata. ketua Sekber, OSO.
2. Verifikasi Pemilu 2028:
GKSR mengusulkan model verifikasi yang berbeda. Partai Nonparlemen hanya perlu menjalani verifikasi administrasi, tidak perlu verifikasi faktual. Sementara partai yang sudah terwakili di Parlemen cukup mendaftarkan diri. Partai politik baru tetap menjalani verifikasi administrasi dan faktual.
3. Dana Politik yang Adil:
GKSR menuntut agar dana politik diberikan kepada seluruh partai politik, terlepas dari seberapa kecil suara yang mereka peroleh, karena setiap suara rakyat memiliki bobot yang sama. GKSR memohon agar mulai tahun 2026, pemerintah juga memberikan dana untuk pendidikan politik kepada Partai Nonparlemen, sebab selama ini alokasi tersebut hanya tersedia bagi partai parlemen.
4. Sistem Pemilu Campuran:
GKSR mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran untuk mewujudkan aspirasi mereka. GKSR telah menyiapkan konsep terperinci, memulai lobi-lobi politik, hingga menyusun rencana aksi perjuangan. Lobi-lobi ini melibatkan Presiden Prabowo, pimpinan DPR RI, serta Komisi Pemilu terkait, serta kampanye dan pemberdayaan masyarakat.
Dukungan Penuh kepada Pemerintahan Prabowo
Oesman Sapta Odang (OSO) memastikan bahwa seluruh partai yang tergabung dalam Sekber memiliki posisi dan tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan suara rakyat demi membangun demokrasi yang lebih baik.
OSO secara tegas menyatakan bahwa Gerakan GKSR bukan merupakan perlawanan terhadap pemerintah. Anggota GKSR memberikan dukungan penuh kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebab mereka percaya Prabowo akan mampu mengubah sistem perpolitikan menjadi lebih baik. “Jangan ada kata-kata, SEKBER GKSR ini anti Pemerintah. Kami justru sangat mendukung Pemerintah Prabowo,” pungkasnya.
Hadir dalam deklarasi ini sejumlah tokoh penting Partai Nonparlemen, antara lain Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Eurya Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketum PBB Gugum Ridho Putra, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dan Sekjen Berkarya Irmanjaya Thaher.
(*/Red)
