HALOBANTEN, – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempercepat realisasi belanja pada program-program prioritas, sesuai dengan arahan Presiden, untuk mewujudkan Indonesia maju dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, memberikan informasi terbaru mengenai realisasi program-program prioritas pemerintah hingga awal Maret 2025. Program-program tersebut meliputi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pada tahun anggaran 2025, anggaran untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis adalah Rp3,4 triliun, yang dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,2 triliun dan melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp1,2 triliun,” ujar Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa layanan PKG mencakup pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun untuk bayi, anak-anak, dan orang dewasa, serta layanan PKG di sekolah dan layanan rutin untuk ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Hingga 6 Maret, pemeriksaan telah dilakukan terhadap 415.211 orang di 8.885 Puskesmas di seluruh Indonesia.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima manfaat. Namun, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar target penerima manfaat ditingkatkan menjadi 82,9 juta orang, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp171 triliun.
“Hingga 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar dan telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat. Saat ini, terdapat 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, dan jumlah ini akan terus ditingkatkan untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat,” jelas Suahasil Nazara.
Pemerintah berharap, melalui optimalisasi APBN ini, program-program prioritas dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. (*/kemenkeu)
