Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM — Penataan kawasan Pamulang Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai memasuki tahap kajian untuk mengatasi banjir dan kemacetan. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyiapkan rencana penataan kawasan pada koridor Pamulang, Setu, hingga Serpong.
Program tersebut menyasar kawasan strategis yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah ingin menghadirkan kawasan yang lebih tertata dengan fasilitas publik serta konektivitas transportasi yang memadai. Tim konsultan BPIW kini menyusun cetak biru sebagai acuan penataan kawasan tersebut.
Team Leader Konsultan BPIW Isra Saputra menjelaskan, kajian akan berlangsung secara intensif selama enam bulan. Menurut Isra, pertumbuhan Pamulang berlangsung cepat tanpa dukungan pengembang swasta berskala besar. Karena itu, pemerintah pusat perlu mengambil peran dalam pembenahan fasilitas publik.
Tim konsultan akan turun ke lapangan sebanyak dua kali selama masa kajian. Mereka akan mengumpulkan data kawasan serta menyerap aspirasi warga dan pelaku usaha setempat. Masukan tersebut akan menjadi dasar penyusunan konsep penataan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Tahap awal kajian mencakup kawasan prioritas dengan luas sekitar 410 hektare pada jalur utama. Selanjutnya, tim akan memilih area khusus seluas 10 hingga 50 hektare sebagai lokasi percontohan.
Konsep tersebut akan mengarahkan kawasan menuju tata kota yang lebih teratur dan mendukung mobilitas masyarakat.
Penataan kawasan Pamulang Tangsel juga menyasar sejumlah persoalan utama, termasuk genangan dan kepadatan lalu lintas. Pemerintah berharap konsep baru mampu mengurai persoalan tersebut sekaligus meningkatkan kualitas ruang publik.
Potensi Pusat Transit dan Ekonomi Lokal
Selain persoalan transportasi, kawasan Pamulang memiliki peluang besar sebagai pusat integrasi moda transportasi. Rencana perpanjangan rute MRT menuju Pamulang turut memperkuat peluang tersebut.
Kehadiran transportasi massal dapat meningkatkan konektivitas Pamulang dengan kawasan perkotaan lain. Konsep penataan juga memberi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah ingin menata aktivitas pedagang agar lebih rapi tanpa mengganggu ruang pejalan kaki. Dengan begitu, kawasan transit dapat berkembang sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemkot Tangerang Selatan dan Pemprov Banten akan memperkuat koordinasi selama proses penataan kawasan. Sinergi tersebut penting untuk memastikan setiap rencana berjalan sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing pihak.
BPIW berharap hasil kajian mampu melahirkan model penataan yang dapat menjawab persoalan kawasan secara menyeluruh. Konsep tersebut juga dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan dengan integrasi transportasi dan ekonomi lokal.
Pada tahap berikutnya, pemerintah akan menentukan lokasi percontohan berdasarkan hasil kajian dan temuan lapangan. Dengan pendekatan tersebut, penataan kawasan Pamulang Tangsel tidak hanya berfokus pada infrastruktur. Program ini juga mengarah pada kawasan yang nyaman, terkoneksi, tertib, dan mampu menggerakkan ekonomi warga.
(LIF)

























