Jakarta, HALOBANTEN.COM – Sebagai negara maritim yang berupaya memanfaatkan wilayah laut untuk memperkuat kekuatan geopolitik, militer, ekonomi, dan budaya bahari, Korps Polisi Perairan Udara dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri melakukan langkah strategis dalam Fokus Grup Diskusi (FGD).
Acara bertema “Peran Stakeholder dalam Pengamanan ALKI untuk Meningkatkan Harkamtibmas di Perairan” digelar pada Selasa, 14 November 2023, di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Widodo Budidarmo Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.
FGD ini sebagai bagian dari implementasi proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Hendri CDS dengan judul “Strategi Korpolairud Baharkam Polri pada Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Meningkatkan Harkamtibmas di Wilayah Perairan”.
Dalam kegiatan ini, melibatkan narasumber dari berbagai pihak seperti Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) seperti DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa.
Menurut DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, untuk mencapai Harkamtibmas yang optimal di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Korpolairud Baharkam Polri perlu menerapkan beberapa langkah strategis yang penting.
“Pertama, diperlukan peningkatan kerjasama internasional. Melalui kolaborasi dengan negara-negara yang sering melintas di ALKI, pertukaran informasi, pelatihan bersama, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di ALKI dapat diperkuat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kerjasama internasional dianggap krusial dalam menciptakan keamanan di wilayah ALKI. Pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penegakan hukum dapat membantu Korpolairud Baharkam Polri untuk mengidentifikasi potensi ancaman di wilayah tersebut.
Strategi kedua yang diusulkan adalah peningkatan kapasitas dan kemampuan personel serta peralatan Korpolairud Baharkam Polri dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut. Melalui pelatihan dan peningkatan peralatan, diharapkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah ALKI dapat ditingkatkan.
Selain itu, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan ancaman non-tradisional seperti IUU fishing (penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur) dan pencemaran lingkungan. Upaya ini akan membantu dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan laut.
Langkah strategis lainnya adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan laut. Melibatkan masyarakat, terutama nelayan dan warga pesisir, dalam pengamanan ALKI juga dianggap sebagai sumber informasi yang berharga terkait pelanggaran di wilayah tersebut.
Terakhir, pentingnya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kecelakaan laut untuk mencegahnya dan memberikan efek jera kepada pelaku kecelakaan laut di wilayah ALKI.
Dengan strategi yang terencana dan terkoordinasi, Korpolairud Baharkam Polri berharap dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia, khususnya di wilayah ALKI. (*)
Semua informasi dalam berita ini merupakan ringkasan dari FGD yang digelar oleh Korpolairud Baharkam Polri dan pandangan dari narasumber yang dihadirkan.
