Dialog Kebijakan Tematik EITI Indonesia : Pemerintah Dorong Perusahaan Pertambangan Aktif Publikasikan Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola

Bogor,HALOBANTEN.COM - Kementerian ESDM melalui Sekretariat EITI Indonesia mendorong industri ekstraktif di Indonesia untuk lebih transparan sesuai prinsip tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan (ESG).

EITI atau Extractive Industries Transparency Initiative merupakan sebuah standar global transparansi industri ekstraktif. Termasuk di dalamnya sektor minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batubara.

Pemerintah Indonesia melaksanakan Inisiatif EITI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif, yang direvisi dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020.

Berdasarkan Perpres tersebut, pelaksanaan EITI Indonesia dilaksanakan di bawah Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 164 Tahun 2021, EITI Indonesia dilaksanakan oleh Forum Multi Stakeholder Group (Forum MSG) untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif sektor migas dan pertambangan di Indonesia.

Implementasi EITI mengacu pada Standar EITI Internasional 2019, yang merupakan kesepakatan multi-stakeholder EITI di tingkat internasional. Indonesia menjadi 1 diantara 44 negara yang mengadopsi Prinsip EITI.

Sebagai bagian komitmen Indonesia terhadap misi pembangunan berkelanjutan menuju era Net Zero Emissions, Kapusdatin ESDM Agus Cahyono Adi, mengatakan ada manfaat baik jika perusahaan menerapkan transparansi ini. Di antaranya bisa merasakan hubungan baik dengan masyarakat dan secara bersamaan membuat operasional berjalan dengan baik pula.

Selain itu, transparansi merupakan mandat dari dari prinsip Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia (EITI) dan konstitusi bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) perlu dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Di Indonesia kita sudah mendapat amanah yang luar biasa di konstitusi, di UUD 1945 pasal 33, kita diminta untuk mengelola SDA) untuk dikelola secara governance yang baik untuk kesejahteraan masyarakat di situlah kemudian kita selaras dengan prinsip EITI untuk bisa menerapkan. Sehingga bisa mempertanggungjawabkan yang dikelola terhadap SDA bahwa ini bukan milik kita sendiri, tetapi juga milik generasi kita ke depan, bagaimana kita mempertahankan industri ekstraktif ini,” kata Kapusdatin dalam sambutannya di acara Dialog Kebijakan EITI.

Dia menyebut bahwa saat ini ESG telah menjadi salah satu prasyarat bagi industri ekstraktif di Indonesua untuk mendapatkan izin mengelola SDA. Bahkan dengan pro dan kontranya pemerintah juga telah memangkas prosedur perijinan yang luar biasa.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan koordinasi dan supervisi terkait penerapan ESG. Kapusdatin menyebutkan, pemerintah pernah memberi hukuman hingga mencabut izin perusahan lantaran ketidakpatuhannya terhadap aturan.

“Terakhir kemarin setelah ada izin, dievaluasi, kok masih banyak yang tidak compliance (patuh). Kemudian dikasih punishment ada 2.078 dan ada beberapa tidak compliance kemudian ada yang diputus izinnya. Ini salah satu langkah untuk mengelola SDA yang lebih governance,” ujarnya.

Dalam transparansi ini diperlukan adanya keterbukan belanja sosial dan belanja lingkungan yang dikeluarkan perusahaan. Artinya, dengan transparansi itu, perusahaan justru bisa menampilkan bagaimana kontribusinya dalam melindungi dan mengembangkan wilayah sekitar pertambangan sebagaimana mandat dari UU Minyak Gas (Migas) dan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Selain patuh terhadap aturan, transparansi juga memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Melalui transparansi itu, perusahaan justru bisa terlihat seberapa besar kepeduliannya terhadap sosial dan lingkungan serta melestarikan lingkungan.

“Termasuk ikut menjaga agar suhu bumi tidak meningkat sampai 1,5 derajat agar tidak terjadi potensi global warming. Kita sedang menuju era net zero emision karbon netral untuk bisa menjaga agar sustainable development ini terjaga dan pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat di dunia ini dan prinsip dasarnya no one left behind,” ujarnya.

Sektor pertambangan dalam negeri diyakini akan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana amanat SDGs20, yaitu memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi (SDG 8), mengentaskan kemiskinan (SDG 1), mengurangi kelaparan (SDG 2), mendorong energi bersih dan terjangkau (SDG 7).

Namun demikian, kontribusi positif tersebut bisa diwujudkan dengan catatan pertambangan dalam negeri dikelola dengan baik. perlu adanya kebijakan melindungi sumber daya alam (SDA) yang ada untuk memulihkan ekosistem akibat dampak buruk reklamasi.

“Sektor pertambangan dalam pemulihan ekosistem dilakukan melalui kegiatan reklamasi dan pasca tambang kegiatan yang dapat melindungi keanekaragaman hayati, mengendalikan dampak lingkungan, serta dan membantu memberikan manfaat untuk manusia dan lingkungan (SDG 14 dan SDG 15),” kata Tiyas Nurcahyani, narasumber lainnya.

Terkait pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap aspek Environmental, Social and Governance (ESG) atau prinsip dan standar pengelolaan bisnis dan perusahaan yang mengikuti kriteria-kriteria sesuai peraturan, diharapkan berpotensi untuk mendorong daya saing perusahaan tambang di dunia internasional.

“Tuntutan green company mendorong penguatan ESG pada subsektor pertambangan minerba pada pengelolaan lingkungan hidup. Namun penguatan ESG juga harus mengidentifikasi kehidupan kebutuhan dan kekhawatiran stakeholder sehingga dapat memperoleh dukungan masyarakat (social lisence) dalam kegiatan operasinya,” tutup Tiyas.

Perwakilan IBCSD yang diwakili oleh Indah Budiani selaku Executive Director juga menyampaikan bahwa Sustainable report adalah mengatur segala hal untuk meningkatkan kinerja badan usaha mulai dari finansial, added value, inovasi, transparansi dan tata kelola sehingga terjadi pertumbuhan berkelanjutan bagi suatu badan usaha.

IBCSD pernah mendorong badan usaha pertambangan untuk menerapkan prinsip LST (PT Vale) dengan menerjemahkan kaidah-kaidah yang baik sesuai dengan regulasi yang ada, tidak menciptakan sesuatu yang baru.

“Penerapan prinsip LST yang disarankan oleh IBCSD dilakukan mulai dari kegiatan hulu sampai ke hilirnya. Upaya IBCSD Mendorong pelaku bisnis pertambangan menerapkan prinsip LST, mendorong Perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial semenjak perencanaan dan kewajiban pelaporan menyampaikan laporan berkelanjutan baik secara terpisah atau tergabung dalam laporan tahunan,” tutup Indah.

Skema ESG Sudah Sejalan Dengan Aturan Pemerintah Sementara, perwakilan Kemenko Marves Tubagus Nugraha mengungkapkan bahwa berbagai skema ESG telah sejalan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintan. Sekiranya masih ada gap, tugas kita untuk bersama-sama memperbaiknya.

Pemerintah akan memfasilitasi dan menjembatani gap analysis agar ketentuan lebih mudah dilaksanakan serta harmonisasi dari beberapa standar pelaporan seperti PROPER dan IRMA.

Prinsip berkelanjutan harus diaplikasikan dalam semua tujuan bisnis proses dalam memasuki global market, bagaimana setiap peraturan ada prinsip2 LST dan bagaimana pemerintah mendorong iklim yg bagus untuk pembangunan berkelanjutan.

“Penerapan LST terus didukung oleh Kemenko Marves agar terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi juga dipelukan kerjasama antar stakeholder untuk meningkatkan kualitas data dan informasi ESG sehingga dapat digunakan,” tutup Tubagus

Chair Person of Advisory Board Social Invesment Indonesia, Jalal, mengatakan perusahaan-perusahaan pertambangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia merupakan yang pertama yang mengadopsi pelaporan berkelanjutan.

Namun demikian, baik kinerja maupun pengungkapan keberlanjutan industri pertambangan secara umum dinyatakan belum memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, terutama masyarakat dan investor.

Di satu sisi, para pemangku kepentingan melihat kesulitan membandingkan satu laporan dengan laporan lainnya, karena standar dan kerangka yang dipergunakan juga beragam.

Beragamnya sumber dan kerangka sesungguhnya terkait dengan kebutuhan pengungkapan yang berbeda (topik yang komprehensif/spesifik; untuk seluruh/sebagian pemangku kepentingan; berlaku untuk seluruh industri atau tertentu).

“Di sisi lain, perusahaan pertambangan cenderung melaporkan dengan memilih isu yang sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan tertentu saja, dan melaporkannya dengan tidak berimbang antara kinerja positif dan negatifnya,” ujar Jalal.

ESG Sudah Jadi Tuntutan Pasar Nugroho Indra Windardi dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian KLHK yang juga menjadi pembicara webinar mengatakan implementasi penerapan Aspek ESG (Environmetal, Social and Governance), termasuk di dalamnya Amdal bukan lagi soal upaya memenuhi tuntutan regulasi. Tapi sudah merupakan habit dan awareness dan juga bagian dari aset ekonomi serta tuntutan pasar.

Narasumber lainnya, Head of Communication PT Vale Indonesia menyampaikan paparan tentang komitmen Vale Indonesia dalam mewujudkan transparansi ESG dengan mengacu kepada aturan, standar dan praktik terbaik keterbukaan informasi dengan memberikan kemudahan akses informasi melalui berbagai saluran komunikasi seperti Situs Web, Media Sosial Yang berisi Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan, Kilasan informasi & performa ESG, Lembar Fakta, dan lain-lain.

“Sejak tahun 2012, setiap tahunnya Vale menerbitkan Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report yang disusun dengan mengikuti perkembangan aturan dan juga standar pelaporan yang berlaku global, mulai dari Global Reporting Initiative (GRI) 2021, dan Peraturan OJK (POJK) No.51/POJK.03/2017. Juga Sustainability Accounting Standard Board (SASB) dan Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Kepala Divisi Corporate Responsibility MIND ID Binahidra Logiardi, juga memaparkan komitmen MIND ID dalam mewujudkan transparansi ESG, diantaranya dengan membentuk Komite Sustainability/ESG MIND ID dan konsolidasi Sustainability Report. ”MIND ID juga membuat platform integrated sustainability management system atau ESG Dashboard,” pungkas Binahidra yang juga menjadi pembicara webinar sesi kedua. (PRS/JEK)

Dialog Kebijakan Tematik EITI Indonesia : Pemerintah Dorong Perusahaan Pertambangan Aktif Publikasikan Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola

Sinar Mas Land Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Workshop Strategi Bisnis Modern Berbasis AI

Inflasi Tangsel Tetap Rendah Jelang Iduladha, Pemkot Waspadai Harga Cabai hingga Daging Sapi

Mobil vs Motor “Adu Kebo” di Depan Area Uji KIR Tangsel, Satu Tewas

Liga Champions: Liverpool Vs Ajax, Joel Matip Selamatkan The Reds 2-1 di Menit Terakhir

BERITA LAINNYA

Pemkot Tangsel Perkuat Legalitas UMKM, Perlindungan Merek Kolektif Jadi Fokus

Sinar Mas Land dan UD IMPACT Bangun Akademi Wirausaha AI di BSD City

Kabupaten Tangerang Jadi Lokasi Perdana Kick-Off Nasional Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026

Bank Syariah Nasional Cabang Tangerang Pindah ke Tangsel

Pemkab Tangerang Dorong UMKM Naik Kelas

Golkar Kabupaten Tangerang Siapkan Strategi Gaet Gen Z Menuju Pemilu 2029

Bea Cukai : Banten Jadi Jalur Distribusi Strategis Lintas Daerah Peredaran Rokok Ilegal

Gubernur Banten Paparkan Capaian Program Pemprov Banten di Hadapan Kader PSI

Wabup Tangerang Sidak Pasar Kelapa Dua : Kunjungan Turun 15 Persen dan Sampah Menumpuk

Pemkot Tangsel Perkuat UMKM untuk Dorong Ekonomi Lokal

POPULER

Tol Baru Rp23 Triliun di Banten Segera Hubungkan 2 Provinsi, Perjalanan Langsung Ngebut

Pedagang di Taman Jajan BRIN/Puspiptek “Diusir Paksa” Penguasa Wilayah

Dinas SDABMBK Tangerang Selatan Bangun Tandon Puri Bintaro Indah Untuk Atasi Banjir

Pria di Muncul Tangsel Nekat Gali Makam Ibu di TPBU Sengkol, Diduga Dipicu Konflik Keluarga

IndexPolitica Prediksi 9 Parpol Melenggang ke Senayan, PSI Bikin Kejutan

Beredar Isu Demo di DPRD Tangsel Senin 1 September, Sejumlah Sekolah Berlakukan PJJ

Kenali Perubahan pada Kulit, Bisa Jadi Peringatan Awal Diabetes

Laman

Welcome Back!

Retrieve your password

Dialog Kebijakan Tematik EITI Indonesia : Pemerintah Dorong Perusahaan Pertambangan Aktif Publikasikan Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola

Baca Juga:

Mobil vs Motor “Adu Kebo” di Depan Area Uji KIR Tangsel, Satu Tewas

Liga Champions: Liverpool Vs Ajax, Joel Matip Selamatkan The Reds 2-1 di Menit Terakhir

BERITA LAINNYA

POPULER

Laman

Welcome Back!

Retrieve your password